JurnalPatroliNews – Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mengimbau agar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 dilakukan secara efisien. Namun, Anggota DPRD DKI Jakarta, Lazarus Simon Ishak, mengingatkan bahwa efisiensi tersebut tidak boleh mengorbankan kepentingan masyarakat luas.
Legislator dari Partai Demokrat itu menyoroti pemangkasan anggaran di tingkat kecamatan dan kelurahan, yang menurutnya bisa berdampak pada berbagai program sosial dan kemasyarakatan yang langsung menyentuh warga.
“Dana untuk program-program di kecamatan dan kelurahan sangat vital. Jangan sampai terjadi pemotongan yang bisa menghambat pelayanan kepada masyarakat,” ujar Lazarus dalam pernyataan resminya pada Selasa, 11 Februari 2025.
Ia menegaskan bahwa pemerintah harus tetap memprioritaskan anggaran untuk program yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan rakyat.
“Masyarakat di tingkat RT/RW sangat bergantung pada dukungan anggaran untuk berbagai kegiatan sosial. Jangan sampai mereka terabaikan karena alokasi dana yang tidak tepat,” tambahnya.
Lazarus juga menyarankan agar efisiensi anggaran lebih difokuskan pada pemberian hibah kepada sejumlah instansi dalam Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkominda), yang menurutnya masih dilakukan tanpa mekanisme yang transparan.
“Pemberian dana hibah kepada institusi seperti Polda Metro Jaya, Kodam Jaya, Kopassus, Kejaksaan Tinggi, serta TNI AU dan AL harus dievaluasi, mengingat tidak semua dari mereka memiliki keterkaitan langsung dengan kebutuhan warga Jakarta,” jelasnya.
Ia pun berharap agar Pemprov DKI Jakarta lebih selektif dalam melakukan efisiensi, dengan memprioritaskan anggaran untuk program yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Komentar