JurnalPatroliNews – Jakarta – Fenomena premanisme yang bersembunyi di balik nama organisasi masyarakat mendapat sorotan serius dari Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah pun mengaku sangat prihatin dengan situasi ini karena dianggap merusak iklim usaha dan ketertiban sosial.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo secara pribadi merasa terganggu dengan meningkatnya aksi-aksi intimidatif yang mengatasnamakan ormas.
“Kita, termasuk Presiden, merasa sangat terganggu. Premanisme berkedok ormas tidak bisa dibiarkan karena justru menciptakan suasana yang tidak nyaman, terutama di dunia usaha,” ujar Prasetyo dari Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat, 9 Mei 2025.
Dalam beberapa hari terakhir, kata Prasetyo, Presiden telah mengintensifkan komunikasi dengan Jaksa Agung dan Kapolri. Langkah itu diambil sebagai bagian dari upaya mencari solusi konkret agar aktivitas ormas tidak keluar dari rel hukum dan mengancam keamanan masyarakat.
“Beliau sudah berdiskusi langsung dengan aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan dilakukan serius, agar tidak mengganggu stabilitas dan rasa aman warga,” jelasnya.
Saat disinggung soal kemungkinan pembentukan Satgas khusus untuk menindak premanisme, Prasetyo mengatakan bahwa wacana tersebut masih dalam kajian dan belum diputuskan.
“Belum ada keputusan tentang Satgas. Tapi sebenarnya, mekanisme pengawasan dan penindakan oleh aparat sudah berjalan sebagaimana mestinya,” tambahnya.
Ia juga mengingatkan bahwa tidak semua persoalan harus diselesaikan lewat pembentukan lembaga baru. Menurutnya, sistem yang sudah ada saat ini cukup untuk menanggulangi gangguan tersebut, asal dijalankan secara maksimal.
“Tanpa harus bikin tim khusus pun, polisi, Kemendagri, dan pemerintah daerah sudah punya kapasitas menangani. Tinggal bagaimana implementasinya di lapangan,” tutup Prasetyo.
Komentar