JurnalPatroliNews – Jakarta – Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka diperkirakan tidak akan menjadikan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebagai prioritas utama. Hal ini tercermin dari pengurangan anggaran IKN yang signifikan dalam RAPBN 2025, hanya sebesar Rp143,1 miliar.
Jumlah ini sangat jauh dibandingkan dengan anggaran pembangunan IKN dalam APBN 2024 yang mencapai Rp42,5 triliun. Izzudin Al Farras, Peneliti Center of Digital Economy and SMEs INDEF, mengatakan bahwa penurunan anggaran ini mencerminkan prioritas pemerintah yang berubah.
“Penurunan anggaran dalam RAPBN 2025 menunjukkan bahwa pembangunan IKN tidak lagi menjadi prioritas utama seperti beberapa tahun terakhir,” ujarnya dalam Diskusi Publik INDEF secara virtual pada Minggu (18/8).
“Meskipun pembangunan IKN mungkin akan tetap dilanjutkan, namun tidak dengan kapasitas penuh seperti sebelumnya karena anggaran yang dialokasikan untuk tahun depan (2025) sangat berkurang,” tambah Izzudin, dikutip pada Senin (19/8).
Sejak 2022 hingga 2024, pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp75 triliun untuk pembangunan IKN Nusantara. Rinciannya adalah Rp5,5 triliun pada tahun 2022, Rp27 triliun pada tahun 2023, dan Rp42,5 triliun pada tahun 2024.
“Ini menunjukkan bahwa IKN bukan lagi menjadi prioritas utama dalam anggaran pemerintahan Prabowo dan Gibran,” kata Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi INDEF, Andry Satrio Nugroho.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa angka tersebut merupakan acuan dasar atau baseline. Presiden terpilih, Prabowo Subianto, nantinya memiliki kewenangan untuk menyesuaikan anggaran tersebut sesuai dengan prioritas yang ditetapkan bersama kabinetnya.
“Semua anggaran di-baseline-kan untuk memberikan otoritas kepada presiden terpilih untuk menyesuaikan dengan prioritas yang ditetapkan bersama kabinetnya,” kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers RAPBN 2025 di Kantor DJP, Jumat (16/8).
Komentar