JurnalPatroliNews – Jakarta – Dua petinggi PDIP, Ketua DPP Puan Maharani dan Sekjen Hasto Kristiyanto bicara soal isu perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode. Namun, keduanya memiliki pandangan yang berbeda.
Puan bicara lebih dulu soal isu perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode. Puan awalnya menepis soal kabar kalau putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, maju sebagai cawapres pendamping Prabowo Subianto, karena PDIP menolak usulan perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode.
Seperti yang pernah muncul sebelumnya, isu presiden 3 periode itu dinarasikan atas permintaan Presiden Jokowi. Puan lantas menepis hal itu. Dia menegaskan Jokowi tidak pernah minta untuk masa jabatannya diperpanjang jadi 3 periode.
“Nggak, nggak pernah setahu saya (bahas masa jabatan Presiden tiga periode). Nggak pernah beliau (Presiden Joko Widodo) meminta untuk perpanjangan 3 periode. Yang bisa saya sampaikan bahwa sesuai dengan konstitusi jabatan Presiden itu adalah dua kali, 5 (tahun) kali 2 (periode), 10 tahun,” ucap Puan usai rapat bersama tim pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Presiden di Jakarta, Rabu (25/10).
Puan menjawab pertanyaan benar atau tidak Jokowi datang menemui Megawati untuk meminta masa jabatan Presiden menjadi tiga periode saat isu tersebut muncul.
Dia juga menjelaskan tidak ada aturan yang menguatkan masa jabatan presiden diperpanjang atau dibuat menjadi tiga periode saat itu. Sehingga PDIP pun menentukan sikap untuk menolak usulan tersebut.
“Jadi kalau kemudian ada perpanjangan itu mekanismenya dari mana? Kemudian seperti apa? Waktu itu kan tidak ada mekanisme yang kemudian memungkinkan untuk kita melakukan perpanjangan atau melakukan tiga periode,” jelas Puan.
Berbeda dengan Puan, Hasto mengaku kalau isu perpanjangan masa jabatan presiden benar adanya. Dia lantas bercerita pernah mendengar isu tersebut atas permintaan ‘Pak Lurah’.
“Jadi saya sendiri mengalami itu. Jadi ketika saya sedang nyekar di Makam Bung Karno, Blitar, tiba-tiba muncul berita salah satu menteri yang mengatakan berdasarkan big datanya, itu ada cukup banyak yang mendorong perpanjangan jabatan atau tiga periode,” kata Hasto usai menghadiri deklarasi Yenny Wahid mendukung Ganjar-Mahfud di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Jumat (27/10).
“Sebelumnya saya bertemu dengan menteri tersebut, dan dikonfirmasi bahwa sikap-sikap ketua umum beberapa partai yang menyuarakan itu, saat itu dikatakan ya sebagai permintaan Pak Lurah, kami mendengar itu,” lanjut Hasto.
Hasto menegaskan PDI Perjuangan secara tegas tunduk kepada konstitusi dan tak menerima hal itu. PDIP tak ingin ada perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode.
“Maka kemudian karena PDIP ini juga lahir dengan suatu semangat untuk membangun demokrasi yang sehat, yang taat pada konstitusi. Maka PDIP bersama rakyat Indonesia memilih tegak lurus pada konstitusi, itu sikap yang diambil oleh PDIP,” ujar Hasto.
Hasto memperkuat pernyataannya dengan berani mempertanggungjawabkan itu. Dia menantang agar isu tersebut bisa dicross-check kembali.
“Jadi berbagai upaya yang dilakukan berbagai Ketum, saat itu yang saya dapat informasinya, ini bisa di-crosscheck. Saya pertanggungjawabkan secara politik hukum, dan juga di hadapan Tuhan Yang Maha Esa dan rakyat Indonesia, bahwa itu memang ada,” kata Hasto.
Hasto menyebut wacana perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode benar adanya dan disuarakan oleh beberapa ketum partai. Ia menegaskan PDIP tegak lurus dengan konstitusi.
“Melalui pihak-pihak lain yang kemudian juga disuarakan ke PDIP, tetapi sikap kami adalah konsisten di dalam menempatkan konstitusi sebagai rule of the game yang sangat fundamental yang harus kita ikuti,” ucap Hasto.
Komentar