JurnalPatroliNews – Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan persetujuannya terhadap gagasan menjadikan Papua sebagai salah satu wilayah penghasil bahan baku etanol di Indonesia.
Dukungan tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat kemandirian energi nasional sekaligus menekan ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak (BBM).
Menurut Bahlil, konsep swasembada energi yang disampaikan Presiden mencakup pemanfaatan seluruh potensi energi yang dimiliki Indonesia, baik dari sumber fosil maupun energi terbarukan berbasis pertanian.
Ia mencontohkan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan campuran biodiesel, mulai dari B40 hingga rencana penerapan B50. Kebijakan tersebut, kata Bahlil, membutuhkan pasokan bahan baku yang jauh lebih besar untuk menjaga keberlanjutan produksi.
“B40 dan B50 menggunakan campuran FAME, yaitu minyak sawit atau CPO yang dipadukan dengan metanol dan solar. Jika kita menuju B50, otomatis kebutuhan bahan bakunya akan meningkat signifikan,” ujar Bahlil saat memberikan keterangan di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (17/12/2025).
Selain fokus pada biodiesel, Bahlil juga menyinggung tingginya volume impor bensin yang masih dilakukan Indonesia. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mendorong penerapan kebijakan pencampuran etanol dalam bensin melalui program E-10, E-20, hingga E-30.
“Impor bensin kita masih besar. Karena itu, salah satu solusinya adalah menjalankan mandatori pencampuran etanol, seperti E-10, E-20, sampai E-30. Bahan utamanya adalah etanol,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa etanol dapat dihasilkan dari berbagai komoditas pertanian, di antaranya singkong, jagung, dan tebu. Dengan potensi lahan dan sumber daya yang dimiliki, Papua dinilai sangat memungkinkan untuk dikembangkan sebagai salah satu pusat produksi bahan baku etanol nasional.
“Etanol bisa berasal dari singkong, jagung, tebu, dan bahan lainnya. Saya melihat Papua punya peluang besar untuk menjadi bagian penting dalam rantai produksi etanol,” tegas Bahlil.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan bersama Komite Eksekutif Percepatan Otonomi Khusus Papua di Istana Negara, Selasa (16/12/2025), mengarahkan pengembangan perkebunan kelapa sawit di Papua sebagai bagian dari strategi nasional menekan impor BBM yang nilainya telah mencapai sekitar Rp520 triliun.
“Nantinya, di Papua juga diharapkan dapat dikembangkan kelapa sawit agar bisa menghasilkan BBM berbasis sawit,” ujar Prabowo.
Tak hanya sawit, Presiden juga mendorong pengembangan komoditas lain seperti tebu dan singkong untuk diolah menjadi etanol sebagai bahan bakar alternatif.
Menurut Prabowo, langkah tersebut bukan hanya memperkuat kemandirian energi nasional, tetapi juga mendorong kemandirian ekonomi daerah sekaligus menghemat anggaran negara.
“Dengan kebijakan ini, kita bisa menghemat ratusan triliun rupiah, baik dari sisi subsidi maupun impor BBM,” pungkas Presiden.
