JurnalPatroliNews – Jakarta – Menteri Investasi sekaligus Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa satu-satunya figur yang memiliki otoritas untuk mengarahkan dirinya dalam menjalankan tugas pemerintahan adalah Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan tersebut ia sampaikan sebagai tanggapan terhadap komentar Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), yang sebelumnya mengimbau pejabat pemerintah melakukan tobat nasuha menyusul bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera.
Menjawab pertanyaan wartawan mengenai seruan tersebut, Bahlil menyebut evaluasi diri adalah tanggung jawab semua pihak.
“Kalau soal pertobatan nasuha, Cak Imin juga perlu pertobatan nasuha, kita semua. Jadi ya… semuanya harus introspeksi diri,” ujarnya saat menyampaikan keterangan di Istana Merdeka, Jakarta, dikutip pada Jumat, 5 Desember 2025.
Lebih lanjut, Bahlil menegaskan bahwa orientasinya tetap pada mandat kepala negara.
“Saya bekerja berdasarkan instruksi Presiden Prabowo. Dalam kabinet, yang bisa memerintah saya adalah Presiden Prabowo. Tugas saya menjalankan kepentingan rakyat dan arahan beliau. Saat ini saya sedang menangani respons terhadap lokasi bencana,” ucapnya.
Sebelumnya, dalam gelaran Workshop Kepala Sekolah Program SMK Go Global di Bandung pada Senin, 1 Desember 2025, Cak Imin menyerukan pentingnya taubatan nasuha — istilah yang kerap digunakan dalam tradisi Nahdlatul Ulama — sebagai bentuk refleksi mendalam atas bencana besar di Sumatera.
Ia mengaku telah mengirim surat kepada tiga menteri yang dianggap memiliki kaitan langsung dengan isu kebencanaan, yakni Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq.
