JurnalPatroliNews – Banda Aceh – Menyambut Pilkada Serentak 2024 yang hanya tinggal 15 hari lagi, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) dengan berbagai pihak terkait guna mempersiapkan pengawasan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024.
Rakor ini dilaksanakan di tujuh provinsi besar untuk memastikan seluruh aspek pengawasan berjalan dengan baik.
“Kami dari (Bawaslu) RI ingin bersilaturahmi, pada saat yang sama kita juga hari ini melakukan kegiatan yang sama di Sumatera Utara, kemudian Kalimantan Timur,” ujar Asmin saat membuka Rakor Persiapan Pengawasan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Banda Aceh, Provinsi Aceh, Selasa, 12 November 2024.
Selanjutnya, Rakor akan dilaksanakan di Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Papua Pegunungan dalam beberapa hari mendatang.
Asmin menjelaskan, meskipun Bawaslu memiliki peran sebagai penegak hukum pemilu, mereka juga berfokus pada pencegahan pelanggaran selama proses Pilkada. Hal ini penting agar potensi pelanggaran tidak hanya ditindak setelah terjadi, tetapi juga diantisipasi sebelumnya. “Bawaslu tidak hanya berperan sebagai penegak hukum, tetapi juga untuk mencegah terjadinya pelanggaran, melalui koordinasi dengan pihak terkait seperti Polri dan Kejaksaan,” ujar Asmin.
Dalam Rakor tersebut, Asmin juga mencatat beberapa temuan, seperti dugaan pelanggaran netralitas ASN di beberapa daerah, serta praktik money politics.
Oleh karena itu, Bawaslu berupaya mengajak seluruh stakeholder, termasuk Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Dalam Negeri, Polri, dan pemerintah provinsi, untuk bekerja sama dalam mencegah pelanggaran tersebut.
Lebih lanjut, Asmin menekankan bahwa kegiatan Rakor ini juga menjadi bentuk dukungan dari pemerintah pusat terhadap kelancaran Pilkada 2024, terutama dengan adanya kabinet baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Ia berharap pemerintah pusat dapat segera mengambil kebijakan jika ada masalah yang perlu segera diselesaikan.
Rakor ini juga dihadiri oleh perwakilan Gubernur Aceh, Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Aceh Muhammad Diwarsyah, serta perwakilan dari Kemensetneg, Kemendagri, dan Polri, yang semuanya berkomitmen untuk memastikan Pilkada 2024 berjalan lancar dan bebas dari pelanggaran.
Komentar