JurnalPatroliNews – Jakarta – Serangkaian banjir bandang dan tanah longsor yang melanda sejumlah provinsi di Sumatera mendapat reaksi keras dari DPR RI.
Wakil Ketua Fraksi PKB sekaligus Anggota Timwas Bencana DPR RI, Maman Imanulhaq, mendesak Pemerintah untuk segera memperkuat sistem mitigasi bencana secara menyeluruh dan yang dianggap paling krusial melakukan evaluasi total terhadap seluruh izin usaha ekstraktif.
Maman menyatakan bahwa izin pertambangan dan perkebunan skala besar berkontribusi langsung terhadap rusaknya tutupan lahan, yang berdampak pada semakin parahnya bencana hidrometeorologi.
“Harus dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap izin usaha ekstraktif seperti tambang dan perkebunan besar yang merusak tutupan lahan,” tegas Maman kepada wartawan, Sabtu 29 November 2025 di Jakarta.
Ia menilai kemunculan Siklon Senyar di wilayah yang sebelumnya tidak pernah terdampak menjadi sinyal keras betapa perubahan iklim dan degradasi lingkungan sudah berada pada fase genting.
“Situasi ini sudah mencapai titik yang mengancam keselamatan rakyat di banyak wilayah Indonesia,” ujarnya.
Selain evaluasi izin tambang dan perkebunan, Maman mendorong pemerintah agar menerapkan langkah strategis sesegera mungkin, termasuk:
- revitalisasi daerah aliran sungai (DAS),
- penghijauan besar-besaran,
- penataan ruang berbasis mitigasi risiko bencana,
- serta peningkatan anggaran untuk kesiapsiagaan dan pemulihan pascabencana.
