Di sisi lain, Hendrawan menuturkan bahwa pemerintah memang harus membuat kebijakan sesuai data dan akal sehat. Dia mengatakan kebijakan pemerintah yang didasarkan fakta tercermin dalam APBN 2024 yang memperkenalkan anggaran berbasis kesejahteraan.
“Secara moral-etis, kebijakan harus mencerminkan nilai-nilai kebajikan sosial. Kebijakan harus didasarkan data yang akurat (data-based policy) dan rasional. Dalam APBN 2024 bahkan diperkenalkan konsep anggaran berbasis kesejahteraan (welfare-based budget policy),” sebutnya.
Untuk membuat anggaran menjadi lebih efektif, Hendrawan mengatakan pemerintah perlu memiliki sistem integrasi data. Dia mengatakan jangan sampai anggaran menjadi tidak efektif karena data yang abal-abal. Ketika terjadi penyimpangan anggaran, kata dia, maka harus dihukum tegas.
“Jangan sampai anggaran tidak efektif karena data amburadul atau abal-abal. Penyimpangan anggaran karena permainan dan manipulasi data harus diberi sanksi hukum yang berat,” ujar dia.
Komentar