JurnalPatroliNews – Jakarta – Kebijakan pemerintah yang tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) serta penerapan skema work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara dinilai perlu diimbangi dengan penguatan jaring pengaman sosial (JPS).
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Didik Mukrianto, menyatakan langkah pemerintah tersebut merupakan strategi yang tidak hanya menjaga daya beli masyarakat, tetapi juga mendukung efisiensi dan ketahanan energi nasional.
Menurutnya, kebijakan tersebut mencerminkan pendekatan holistik yang menggabungkan efisiensi jangka pendek, transisi energi, serta perlindungan sosial.
Namun demikian, Didik mengingatkan bahwa stabilitas harga BBM tidak boleh mengabaikan potensi risiko fiskal dalam jangka panjang. Ia menilai, jika ke depan pemerintah terpaksa mengambil kebijakan penyesuaian harga BBM, maka jaring pengaman sosial harus disiapkan secara matang.
“Jaring pengaman sosial bukan sekadar tambal sulam, melainkan instrumen struktural untuk mengurangi kemiskinan dan menjaga stabilitas sosial,” ujar Didik dalam pernyataannya, Kamis (2/4).
Ia menekankan pentingnya perlindungan bagi kelompok rentan, seperti masyarakat berpenghasilan rendah, pelaku UMKM, hingga nelayan, agar tidak terdampak signifikan oleh kebijakan ekonomi.
Didik juga menilai langkah pemerintah saat ini bukan sekadar kebijakan populis, melainkan bagian dari strategi besar yang mengintegrasikan perlindungan masyarakat, efisiensi energi, serta transisi menuju energi hijau dan ketahanan fiskal negara.
Menurutnya, di tengah tekanan krisis energi global, kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia masih cukup tangguh, sementara stabilitas ekonomi domestik tetap terjaga.
“Dengan mengoptimalkan peluang, memperbaiki tata kelola, dan memperkuat jaring pengaman sosial, Indonesia tidak hanya mampu bertahan dari krisis, tetapi juga berpeluang keluar lebih kuat dan sejahtera,” tuturnya.
Ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung kebijakan pemerintah dengan menggunakan energi secara bijak serta berpartisipasi aktif dalam proses transisi energi nasional.
