JurnalPatroliNews – Jakarta – Seruan dari sejumlah purnawirawan TNI yang meminta agar Gibran Rakabuming Raka dicopot dari jabatannya sebagai Wakil Presiden dianggap sebagai masalah yang tidak bisa dianggap enteng.
Ubedilah Badrun, akademisi dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ), menilai ada dua hal penting yang harus dicermati dari gerakan seratusan pensiunan militer yang tergabung dalam Forum Purnawirawan TNI tersebut.
“Desakan para purnawirawan ini memiliki bobot politik yang tidak boleh diremehkan,” ujar Ubedilah dalam keterangannya, Minggu, 27 April 2025.
Menurut Ubedilah, pertama, tuntutan ini menunjukkan bahwa dukungan dari kalangan purnawirawan terhadap Presiden Prabowo Subianto tidak seragam dan tidak sepenuhnya terkonsolidasi.
“Ada kemungkinan mereka mendengar langsung suara rakyat,” lanjutnya.
Kedua, dari sisi substansi, Ubedilah menilai alasan yang dikemukakan Forum Purnawirawan TNI cukup kuat. Ia menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membuka jalan bagi Gibran untuk maju sebagai calon wakil presiden, sebagai langkah yang cacat hukum.
“Keputusan MK itu melanggar prosedur hukum dan UU Kekuasaan Kehakiman,” tegas Ubedilah.
Ia menambahkan, cacat hukum tersebut membawa konsekuensi serius terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran, salah satunya berupa menurunnya tingkat kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia.
Sebagai contoh, ia menyinggung lemahnya kepercayaan global terhadap superholding Danantara, di mana terdapat keterlibatan Presiden Jokowi, ayah dari Gibran.
“Logika sederhananya, para purnawirawan ini memandang Gibran dan Jokowi sebagai beban yang menghambat Indonesia dalam memperbaiki kondisi ekonomi dan politik,” tutup Ubedilah.
Komentar