JurnalPatroliNews – Jakarta – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI menyelenggarakan Rapat Koordinasi Wilayah II untuk persiapan Pemilu di Grand Sahid Jaya, Selasa, 5 November 2024.
Ketua DKPP RI, Heddy Lugito, berharap rapat ini akan mematangkan persiapan menjelang Pilkada Serentak dan mengurangi pengaduan pelanggaran etik yang masuk.
“Saya optimistis setelah Pilkada tidak akan ada pengaduan ke DKPP. Dengan integritas KPU dan Bawaslu yang terjaga, kita bisa berpegang teguh pada prinsip demokrasi dan peraturan yang berlaku,” ungkap Heddy.
Ia menekankan bahwa tugas utama KPU dan Bawaslu adalah melayani rakyat, bukan peserta pemilu, sehingga integritas harus dijaga demi kepercayaan publik.
“Rakyat menginginkan pemimpin yang benar-benar sesuai dengan kehendak mereka. Jangan sampai kita mengkhianati kepercayaan itu,” tambahnya.
Data DKPP menunjukkan bahwa dari 1 Januari hingga 4 November 2024, telah ada 584 pengaduan yang masuk, meningkat dua kali lipat dari 325 pengaduan pada 2023.
Dari jumlah tersebut, 270 pengaduan siap disidangkan, dengan 173 kasus telah memiliki putusan.
Provinsi dengan jumlah aduan tertinggi adalah Sumatera Utara, diikuti oleh Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Sulawesi Selatan, Aceh, Papua, dan Jawa Tengah.
Sementara DKI Jakarta berada di urutan 26 dengan hanya delapan pengaduan, selevel dengan Kepulauan Riau.
Komentar