JurnalPatroliNews – Jakarta – Menanggapi bentrokan antara warga dengan WNA yang melakukan penambangan emas ilegal di Sekotong, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Sabtu (10/8) lalu, Anggota Komisi VII DPR, Mulyanto, meminta Pemerintah bertindak tegas untuk menjaga kedaulatan hukum nasional.
“Pemerintah harus menindak tegas WNA yang menambang emas tanpa izin di wilayah NKRI, sekaligus menutup lokasi penambangan ilegal tersebut,” kata Mulyanto dalam keterangan kepada wartawan, Selasa (13/8).
“Kasus seperti ini sudah berulang kali terjadi dan seringkali tidak ditangani dengan serius, sehingga terus muncul di tempat lain. Jika pelakunya adalah WNA, Pemerintah harus bertindak tegas,” tambahnya.
“Jika dibiarkan, dimana kedaulatan kita sebagai sebuah bangsa atas kekayaan SDA nasional?” tegas Mulyanto.
Politikus PKS ini meminta agar pelanggaran pidana tambang ini diusut tuntas hingga ke akar-akarnya.
“Sangat tidak mungkin penambangan ilegal ini dapat beroperasi lama dengan menggunakan alat berat tanpa dukungan pihak tertentu di belakangnya,” ujar Mulyanto. “Pemerintah harus berani menindak semua pihak yang terlibat. Harus ada efek jera agar kasus seperti ini tidak berulang,” tambahnya.
Mulyanto juga prihatin atas bentrokan yang terjadi pekan lalu. Menurutnya, hal ini bisa dihindari jika Pemerintah tegas menegakkan aturan, sebelum masyarakat mengambil tindakan sendiri.
“Kita juga tidak ingin tatanan hukum porak-poranda dan masyarakat bertindak main hakim sendiri,” imbuhnya.
Mulyanto mengingatkan Pemerintah untuk menata IUP yang ada, dan pemilik tambang agar mengelola tambangnya dengan baik. Jika melanggar, cabut saja IUP-nya.
Komentar