JurnalPatroliNews – Jakarta –Â Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengonfirmasi tengah membahas sejumlah perubahan penting dalam pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN), termasuk usulan perubahan status Bandara VVIP dan perluasan kompleks perumahan pejabat negara.
Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyampaikan hal tersebut usai rapat paripurna yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 24 Juli 2025. Ia mengungkapkan bahwa pimpinan DPR telah mengadakan konsultasi bersama Komisi II dan Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono.
Salah satu topik yang mencuat dalam pertemuan tersebut adalah transformasi Bandara VVIP IKN menjadi bandara umum. Usulan ini disebut sebagai bagian dari pembaruan terhadap rencana induk IKN.
“Rencana ini masih akan kami bahas lebih lanjut. DPR akan melakukan kunjungan lapangan terlebih dahulu untuk memastikan relevansi dan urgensi perubahan status tersebut,” ujar Puan.
Waktu peninjauan, menurut Puan, akan dijadwalkan dalam waktu dekat sesuai agenda lembaga.
Tak hanya soal bandara, Kepala Otorita IKN juga mengusulkan agar kompleks rumah jabatan bagi para pejabat negara di wilayah IKN diperluas. Basuki meminta dukungan DPR untuk meninjau kebutuhan riil akan penambahan lahan dan ukuran unit hunian.
“Tim DPR akan turun langsung ke lokasi untuk mengevaluasi apakah permintaan tersebut layak disetujui. Kita ingin memastikan pembangunan sesuai kebutuhan dan proporsional,” jelas Puan.
Ia menambahkan, keputusan akhir akan ditentukan setelah hasil peninjauan lapangan disampaikan kepada seluruh anggota.
“Kami akan lihat secara objektif, dan hasilnya nanti akan kami putuskan apakah akan disetujui atau tidak, termasuk elemen-elemen lain yang mungkin masih diperlukan dalam proses pembangunan IKN,” tutupnya.
