JurnalPatroliNews – Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat mengusulkan langkah modifikasi cuaca untuk mengantisipasi potensi banjir rob dan cuaca ekstrem yang diperkirakan terjadi menjelang arus mudik Lebaran 2026.
Ketua Komisi V DPR, Lasarus, mengatakan pemerintah perlu memastikan pemantauan kondisi cuaca dilakukan secara real-time selama periode mudik, khususnya di wilayah dengan mobilitas pemudik yang tinggi.
Menurutnya, pemantauan tersebut harus difokuskan pada sejumlah titik yang kerap menjadi jalur padat pemudik, termasuk jalur penyeberangan utama antarpulau.
“Dari BMKG itu sudah diminta juga untuk memantau secara real-time perkembangan cuaca di seluruh Indonesia, terutama daerah-daerah padat seperti Pulau Jawa, kemudian Merak–Bakauheni, dan Ketapang–Gilimanuk. Ini yang kita minta dipantau secara khusus,” ujar Lasarus di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Rabu (11/3/2026).
Selain pemantauan intensif, DPR juga meminta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyiapkan langkah mitigasi apabila potensi hujan ekstrem meningkat. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah penerapan modifikasi cuaca di wilayah rawan longsor maupun di jalur transportasi dengan volume kendaraan tinggi.
Lasarus menjelaskan, langkah tersebut bertujuan meminimalkan risiko gangguan perjalanan selama puncak arus mudik maupun arus balik Lebaran.
“Kemudian di wilayah-wilayah yang rawan longsor, kita pesan kepada Kepala BMKG untuk dilakukan modifikasi cuaca. Kalau bisa di wilayah tersebut dilakukan modifikasi cuaca sehingga tidak terjadi hujan ekstrem pada saat mudik dan balik,” jelasnya.
Ia menambahkan, cuaca ekstrem berpotensi berdampak langsung pada operasional transportasi, terutama di pelabuhan penyeberangan dan jalur darat yang setiap tahun dilalui jutaan pemudik.
Karena itu, DPR menilai koordinasi lintas instansi perlu diperkuat agar langkah mitigasi, termasuk modifikasi cuaca, dapat segera dilakukan apabila kondisi cuaca diperkirakan mengganggu kelancaran arus mudik Lebaran tahun ini.
