JurnalPatroliNews – Jakarta – Wacana perombakan kabinet pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai tidak semata-mata ditentukan oleh penilaian kinerja menteri atau tekanan opini publik. Faktor utama yang memengaruhi arah reshuffle justru berkaitan erat dengan kebutuhan menjaga keseimbangan dan stabilitas politik nasional.
Peneliti Politika Research & Consulting, Nurul Fatta, menilai dalam konfigurasi politik saat ini, kabinet memiliki peran ganda. Selain sebagai perangkat eksekutif, kabinet juga berfungsi sebagai alat strategis untuk mengamankan hubungan Presiden dengan parlemen.
“Ketika Presiden berkepentingan memastikan stabilitas politik, kabinet tidak hanya dilihat sebagai mesin kerja. Ada fungsi politik yang sangat kuat di dalamnya,” ujar Nurul kepada RMOL, Kamis, 29 Januari 2026.
Ia menyebut anggapan bahwa reshuffle akan menyasar figur-figur kuat seperti Bahlil Lahadalia atau Zulkifli Hasan kurang tepat. Menurutnya, posisi elite partai di kabinet justru menjadi kunci dalam menjaga soliditas dukungan politik di DPR.
Kehadiran pimpinan partai politik dalam jajaran menteri—seperti Bahlil Lahadalia, Zulkifli Hasan, Muhaimin Iskandar, hingga Agus Harimurti Yudhoyono—dinilai berperan penting dalam meredam potensi friksi politik di parlemen.
“Selama tokoh-tokoh sentral partai berada di kabinet, ruang gerak oposisi di DPR akan lebih terkendali. Mengakomodasi mereka berarti mengamankan stabilitas politik,” jelasnya.
Atas dasar itu, Nurul memprediksi peluang pergantian menteri yang sekaligus menjabat sebagai ketua umum atau pimpinan partai politik sangat kecil. Langkah tersebut dinilai berisiko menggoyahkan keseimbangan politik dan melemahkan dukungan parlemen terhadap agenda strategis pemerintah.
“Jika menteri yang juga pimpinan partai diganti, dampaknya bisa serius terhadap relasi Presiden dan DPR. Karena itu, yang lebih berpotensi terkena reshuffle justru berasal dari kalangan partai nonparlemen,” tutup Nurul.
