JurnalPatroliNews – Jakarta – Wacana Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan merapat ke koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali memantik diskusi hangat di panggung politik nasional.
M. Jamiluddin Ritonga, pakar komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, menilai bahwa kehadiran PDIP dalam barisan koalisi tak otomatis membuat mereka leluasa menata ulang susunan kabinet, apalagi jika tujuannya untuk menyingkirkan tokoh-tokoh yang selama ini dikenal sebagai bagian dari “warisan Jokowi”.
Menurut Jamiluddin, posisi para menteri dari kalangan partai politik cukup kokoh dan strategis, sehingga upaya mengganti mereka bakal menimbulkan friksi antarpartai.
“Ambil contoh Bahlil Lahadalia. Jika dia dilepas dari kabinet, bisa jadi Golkar akan bereaksi keras. Hal serupa berlaku untuk Zulkifli Hasan—PAN tentu tak rela ketua umumnya tersingkir dari kursi menteri,” ujar Jamiluddin pada Jumat, 6 Juni 2025.
Ia menambahkan, jika pun PDIP hendak melakukan penyegaran kabinet, sasaran yang paling mungkin adalah mereka yang tidak berasal dari partai politik.
“Figur seperti Budi Gunadi Sadikin di Kementerian Kesehatan atau Budi Arie Setiadi di Kementerian Koperasi, bisa saja digantikan tanpa mengusik kepentingan parpol manapun,” jelasnya.
Sinyal PDIP bakal masuk koalisi Prabowo makin kuat setelah Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi bertatap muka dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam pertemuan yang baru saja berlangsung.
Langkah itu dianggap banyak pihak sebagai pembuka jalan bagi PDIP untuk resmi mendukung pemerintahan Prabowo Subianto dalam waktu dekat.
Komentar