JurnalPatroliNews – Jakarta – Ferry Juliantono resmi menjabat sebagai Menteri Koperasi menggantikan Budi Arie Setiadi. Publik berharap kehadiran Ferry membawa pembaruan kebijakan yang lebih substansial, bukan sekadar seremoni tanpa hasil nyata.
Kondisi koperasi di Indonesia saat ini dinilai masih jauh dari harapan. Meski jumlahnya besar—tercatat lebih dari 200 ribu termasuk Koperasi Desa Merah Putih (KDMP)—kontribusinya terhadap perekonomian nasional minim. Dalam satu dekade terakhir, rata-rata omzet koperasi hanya sekitar 1 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Lemahnya dampak koperasi disebabkan sejumlah faktor, terutama paradigma dan regulasi yang keliru. Selama ini koperasi dipandang semata sebagai badan usaha biasa, padahal sejatinya merupakan instrumen untuk mewujudkan keadilan ekonomi.
Dari sisi aturan, Undang-Undang Perkoperasian juga dinilai menghambat. Contohnya, pendirian koperasi yang harus dilakukan minimal sembilan orang. Bandingkan dengan Jepang dan Singapura yang hanya mensyaratkan tiga orang, sehingga pertumbuhan koperasi di sana jauh lebih pesat. Akibat aturan ini, banyak orang lebih memilih mendirikan perseroan terbatas dibanding koperasi.
Di lapangan, koperasi yang bertahan kerap hanya koperasi papan nama atau bergantung pada bantuan pemerintah. Sementara sektor yang benar-benar berkembang hanya simpan pinjam, yang menyumbang sekitar 80 persen aktivitas koperasi nasional.
Terkait KDMP, Ferry diingatkan agar tidak berhenti pada tataran simbolik. Meski lahir dengan konsep yang dinilai belum matang, KDMP bisa dioptimalkan sebagai jalur distribusi barang subsidi seperti gas LPG 3 kg dan pupuk. Dengan mekanisme koperasi desa yang diawasi masyarakat, distribusi akan lebih transparan dan manfaat ekonominya lebih terasa.
Selain itu, komitmen Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk mendukung pembiayaan KDMP harus direalisasikan. Pasalnya, baik gas maupun pupuk yang disalurkan berasal dari BUMN, sehingga pemerintah memiliki ruang instruksi yang kuat.
Dengan langkah konkret, Ferry Juliantono berkesempatan menjadikan koperasi bukan sekadar formalitas, melainkan sebagai motor penggerak ekonomi rakyat yang berkeadilan.
