JurnalPatroliNews – BANDUNG BARAT — Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan pentingnya peran pers dalam pembangunan hak asasi manusia di Indonesia. Menurutnya, media tidak hanya berfungsi sebagai pilar demokrasi, tetapi juga harus menjadi pilar pembangunan peradaban HAM.
Hal itu disampaikan Pigai saat membuka kegiatan Kelas Jurnalis HAM bertajuk Media Pers Pilar Penting Pembangunan Peradaban HAM di Indonesia di Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Rabu, 20 Mei 2026.
“Pers diharapkan tidak hanya menjadi pilar demokrasi, tetapi juga menjadi pilar pembangunan peradaban HAM,” ujar Pigai.
Dalam paparannya, Pigai membeberkan data pengaduan masyarakat ke Komnas HAM sepanjang 2025 yang mencapai 2.796 kasus dugaan pelanggaran HAM.
Dari jumlah tersebut, institusi yang paling banyak diadukan adalah Polri dengan 752 laporan. Selanjutnya korporasi atau perusahaan sebanyak 452 aduan, pemerintah pusat dan daerah 445 aduan, serta individu atau perseorangan sebanyak 309 aduan.
Sementara berdasarkan klasifikasi hak, laporan terbanyak terkait hak atas kesejahteraan sebanyak 891 aduan dan hak atas keadilan sebanyak 863 aduan. Kemudian disusul hak atas rasa aman 269 aduan, hak untuk hidup 134 aduan, serta hak atas kebebasan pribadi sebanyak 71 aduan.
Pigai juga menyinggung kondisi sosial nasional. Ia menyebut jumlah penduduk miskin Indonesia per September 2025 tercatat sebanyak 23,36 juta orang. Angka tersebut menurun dibandingkan Maret 2025 maupun September 2024, dan lebih rendah dibandingkan September 2015 yang mencapai 28,51 juta orang.
Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia tahun 2024 tercatat sebesar 75,02 atau naik 0,63 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan capaian tersebut, Indonesia berada di posisi keenam di kawasan ASEAN.
Dalam sesi wawancara usai acara, Pigai menegaskan komitmen Kementerian HAM untuk membangun kemitraan strategis dengan media dan insan pers guna memperkuat demokrasi dan perlindungan HAM.
Menurutnya, media memiliki posisi penting sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah. Karena itu, Kementerian HAM berencana mengundang pimpinan media nasional sekaligus menggelar pelatihan jurnalisme terkait isu-isu HAM.
“Kami ingin membangun kerja sama yang saling mendukung tanpa intervensi, tetap menjaga integritas dan kredibilitas masing-masing,” katanya.
Pigai menilai media memiliki kontribusi besar dalam pembangunan bangsa, baik melalui kritik, dukungan, maupun penyampaian aspirasi masyarakat kepada pemerintah.
“Media yang baik adalah media yang mampu mengartikulasikan kepentingan rakyat kepada pemerintah sekaligus mengakselerasi kebijakan pemerintah kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menegaskan pentingnya menjaga kebebasan pers agar tidak dilemahkan oleh tekanan kekuasaan.
“Pers merupakan cahaya yang menerangi masyarakat melalui penyebaran informasi dan pengetahuan. Perkembangan peradaban manusia tidak lepas dari kontribusi media dan jurnalisme,” pungkasnya.
