JurnalPatroliNews – Jakarta – Pengamat politik Rocky Gerung angkat suara soal niatan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), yang kabarnya akan menempuh jalur hukum terhadap pihak-pihak yang menuding ijazahnya palsu. Rocky menilai langkah tersebut justru memperlihatkan respons yang kurang tepat terhadap keresahan publik.
Menurutnya, wajar jika warga negara mempertanyakan keaslian dokumen milik seorang tokoh publik, apalagi jika menyangkut syarat administratif dalam pencalonan presiden.
“Keraguan itu bukan bentuk penghinaan, melainkan awal dari usaha mencari kebenaran,” ungkap Rocky dalam kanal YouTube pribadinya, Rabu, 23 April 2025.
Ia menjelaskan bahwa yang menjadi sorotan bukan hanya soal keabsahan secara hukum (legalitas), tapi lebih dalam pada soal legitimasi moral, yakni kepercayaan yang diberikan rakyat kepada pemimpinnya.
“Presiden seharusnya menjawab rakyat yang bertanya, bukan justru membawa mereka ke meja hijau,” ujarnya.
Rocky juga menegaskan bahwa ijazah yang digunakan sebagai dokumen persyaratan pencalonan adalah bagian dari dokumen publik. Maka dari itu, tidak ada yang aneh jika publik ingin mengetahui lebih lanjut.
Ia turut mengkritisi minimnya keterbukaan dari KPU dan institusi terkait mengenai dokumen tersebut.
“Inti dari kritik publik bukan ingin menyerang pribadi Pak Jokowi, tapi ingin mendapatkan keterbukaan. Kejujuran adalah inti dari demokrasi,” tutup dosen filsafat tersebut.
Komentar