JurnalPatroliNews – Jakarta – Komisi VII DPR RI mendorong pemerintah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjelang penutupan tahun 2025. Langkah ini diperlukan guna memastikan fasilitas pembiayaan tersebut benar-benar menjangkau pelaku usaha baru yang memerlukan bantuan permodalan.
Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, mengungkapkan bahwa sejumlah laporan menunjukkan penyaluran KUR kerap diberikan secara berulang kepada peminjam lama yang dinilai memiliki performa pembayaran baik. Praktik ini, katanya, bertentangan dengan sasaran pemerintah yang ingin menambah 2,5 juta penerima baru.
“Banyak aspirasi menyatakan bahwa penerima KUR biasanya orang yang sama. Bahkan, nilai pinjamannya kerap dinaikkan karena dianggap lancar membayar,” ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Sabtu, 8 November 2025.
Saleh menilai, pencapaian target penerima baru akan berdampak signifikan bagi masyarakat. KUR juga merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam membantu sektor UMKM. Meski demikian, ia mengakui bahwa distribusi program ini masih menghadapi tantangan, khususnya terkait persyaratan administrasi, termasuk penyusunan proposal dan rencana bisnis.
“Tidak semua pelaku UMKM mampu menyesuaikan dokumen mereka dengan ketentuan yang diminta,” bebernya.
Ia menekankan pentingnya peran Kementerian UMKM untuk memberikan pendampingan. “Harus ada sosialisasi dan pembinaan. Kalau diperlukan, kementerian perlu membantu memperbaiki kekurangan dokumen calon penerima,” lanjutnya.
Berdasarkan data Kemenko Perekonomian, target penyaluran KUR tahun 2025 dipatok sebesar Rp300 triliun. Namun, realisasi hingga saat ini belum diumumkan. Sebagai gambaran, total penyaluran KUR tahun 2024 mencapai Rp280,28 triliun, meningkat 7,8 persen dibanding target sebelumnya.
“Kalau dananya tersedia, masyarakat pasti bisa menyerap. Tinggal bagaimana seleksi dibuat adil dan terbuka bagi semua,” ujar Saleh.
Wakil Ketua Umum DPP PAN itu kembali menegaskan bahwa UMKM merupakan tulang punggung perekonomian nasional. Ia meminta pemerintah lebih serius dalam memperkuat akses permodalan untuk sektor tersebut.
“Dukungan pemerintah kepada rakyat kecil terlihat nyata melalui program KUR. Jika usaha mereka berhasil, dampaknya besar: ekonomi tumbuh dan lapangan pekerjaan tercipta. Karena itu, pelaksanaannya harus dijalankan dengan serius dan diawasi ketat,” tutupnya.
