JurnalPatroliNews – Jakarta – Kelangkaan gas LPG 3 kg yang sempat meresahkan masyarakat kini berangsur teratasi setelah Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian ESDM untuk kembali mengizinkan pengecer menjual gas bersubsidi tersebut.
Wakil Ketua MPR, Eddy Soeparno, menyambut baik langkah cepat Presiden dalam menangani persoalan ini. Namun, ia juga menegaskan bahwa peristiwa ini harus menjadi pemicu bagi pemerintah untuk melakukan reformasi terhadap kebijakan subsidi energi yang selama ini membebani anggaran negara.
Menurut Eddy, salah satu langkah strategis yang bisa diambil adalah mencari alternatif pengganti LPG 3 kg. Ia menilai elektrifikasi peralatan memasak bisa menjadi solusi yang efektif.
“LPG 3 kg yang selama ini kita gunakan sebagian besar berasal dari impor, mencapai 75 persen dari total pasokan. Padahal, tujuan utama subsidi adalah membantu masyarakat kurang mampu, namun faktanya justru lebih banyak digunakan oleh kelompok ekonomi menengah ke atas,” ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa saat ini masih banyak rumah tangga mampu yang mengandalkan LPG 3 kg, sementara di sisi lain Indonesia memiliki surplus daya listrik sekitar 5 gigawatt.
“Jika lebih banyak masyarakat beralih ke kompor induksi, maka ketergantungan terhadap LPG 3 kg bisa dikurangi secara signifikan. Selain itu, pemanfaatan kapasitas listrik yang berlebih juga dapat dioptimalkan sehingga mengurangi beban negara,” jelas Eddy pada Rabu, 5 Februari 2025.
Selain mendorong penggunaan kompor listrik, Eddy yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum PAN, menekankan pentingnya memperluas jaringan gas bumi untuk rumah tangga sebagai solusi jangka panjang.
“Jargas harus diperluas agar lebih banyak rumah tangga yang bisa mengaksesnya sebagai alternatif dari LPG 3 kg,” katanya.
Eddy meyakini bahwa dengan kombinasi antara elektrifikasi alat masak dan ekspansi jaringan gas rumah tangga, penggunaan LPG bersubsidi bisa dikurangi secara signifikan. Dengan begitu, beban devisa negara serta anggaran subsidi energi dapat ditekan secara optimal.
