JurnalPatroliNews – Jakarta – Senator asal Jawa Barat, Aanya Rina Casmayanti, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Garut dalam rangka mendalami isu-isu strategis pembangunan wilayah. Dalam pertemuan resmi yang berlangsung di Kantor Bupati Garut, Aanya berdialog langsung dengan Bupati Abdusy Syakur Amin untuk mendengar keluhan dan harapan masyarakat setempat.
Sejumlah topik krusial mengemuka dalam pertemuan tersebut, mulai dari hambatan infrastruktur, rendahnya kualitas sumber daya manusia, hingga usulan pemekaran administratif wilayah Garut yang luas dan beragam secara geografis.
“Saya datang ke Garut sebagai bentuk tanggung jawab moral dan politik agar setiap suara dari daerah, khususnya warga Garut, bisa saya bawa ke tingkat nasional,” ujar Aanya kepada awak media, Selasa, 29 Juli 2025.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Syakur mengangkat tiga isu utama yang dianggap mendesak untuk segera ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat:
1. Pemekaran Wilayah Garut:
Dengan jumlah penduduk yang mencapai 2,8 juta jiwa dan kondisi wilayah yang membentang dari pegunungan hingga pantai selatan, Syakur menilai pemekaran wilayah merupakan kebutuhan mutlak.
“Perjalanan dari pusat kota ke wilayah selatan bisa memakan waktu hingga empat jam. Ini berdampak pada pelayanan publik yang tidak merata,” jelasnya.
2. Peningkatan IPM (Indeks Pembangunan Manusia):
Garut masih tergolong sebagai salah satu daerah dengan IPM terendah di Jawa Barat. Hal ini, menurut Syakur, berkontribusi langsung terhadap rendahnya daya beli dan kesejahteraan masyarakat. Ia pun berharap adanya kebijakan afirmatif dari pemerintah pusat untuk mengatasi ketimpangan ini.
3. Proyek Jalan Tol Getaci:
Progres pembangunan Jalan Tol Gedebage–Tasikmalaya–Cilacap (Getaci) dinilai krusial untuk mempercepat konektivitas daerah. Saat ini, pembebasan lahan baru mencapai 50 persen, dan proses kompensasi masih berjalan. Target penyelesaian ditetapkan tahun 2025.
“Kami mendorong percepatan proyek ini dengan tetap menjaga keseimbangan lingkungan,” ujar Syakur.
Ia menambahkan bahwa sekitar 60 persen wilayah Garut adalah kawasan konservasi, sehingga ruang gerak pembangunan sangat terbatas. Meski demikian, Garut tetap berperan besar dalam menjaga keseimbangan ekologi dan suplai oksigen untuk wilayah Jawa Barat.
Dalam forum tersebut juga dibahas persoalan penggunaan Dana Desa di Desa Citangtu. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Garut, Wawan Nurdin, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan pembinaan terhadap kepala desa terkait dan menegaskan komitmen penyelesaian seluruh kegiatan sebelum akhir Juli 2025.
“Pak Kades sudah sepakat menuntaskan seluruh program paling lambat tanggal 31 Juli,” ujarnya.
Selain itu, Wawan turut menyoroti alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) yang kini sebagian diarahkan untuk menggaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Di Kabupaten Garut, terdapat sekitar 8.000 P3K yang menanti kejelasan soal pendanaan.
“Permasalahan anggaran P3K juga jadi perhatian kami. Ini bukan jumlah kecil, dan perlu solusi nyata dari pusat,” tegasnya.
