JurnalPatroliNews – London – Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengumumkan bahwa pemerintahannya akan secara resmi mengakui Palestina sebagai negara berdaulat pada bulan September mendatang, bertepatan dengan Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
“Komitmen kami jelas sejak awal: pengakuan terhadap negara Palestina akan diberikan sebagai bentuk dukungan terhadap perdamaian yang adil, pada waktu yang tepat untuk mewujudkan solusi dua negara,” ujar Starmer dari kediaman resminya di Downing Street, Selasa (29/7), seperti dikutip AFP, Rabu (30/7).
Pernyataan ini disampaikan Starmer usai menggelar rapat kabinet. Ia menegaskan bahwa langkah pengakuan ini juga bergantung pada tanggapan Israel terhadap krisis kemanusiaan di Gaza, terutama dalam upaya menghentikan kelaparan yang kian mengancam warga sipil.
“Sudah saatnya penderitaan di Gaza dihentikan. Gencatan senjata harus segera disepakati dan semua pihak harus berkomitmen terhadap perdamaian jangka panjang,” tegasnya.
Namun, Starmer juga menuntut Hamas, kelompok bersenjata yang menguasai Gaza, untuk ikut mengambil langkah konkret demi perdamaian. Ia menekankan bahwa:
“Hamas harus segera membebaskan seluruh sandera, menyetujui gencatan senjata, melucuti senjata, dan melepaskan klaim kekuasaan atas pemerintahan di Gaza.”
Langkah Inggris ini selaras dengan kebijakan Presiden Prancis Emmanuel Macron, yang sebelumnya telah menyatakan niat serupa untuk mengakui Palestina secara resmi pada 23 September 2025 dalam forum yang sama.
Pengakuan dari Inggris dan Prancis sangat krusial, mengingat keduanya merupakan anggota tetap Dewan Keamanan PBB sekaligus negara bersenjata nuklir yang selama ini dikenal sebagai sekutu kuat Israel. Jika rencana ini terlaksana, maka hanya Amerika Serikat yang masih belum mengakui kedaulatan Palestina di antara lima anggota tetap DK PBB, karena Rusia dan China telah lama memberikan pengakuan tersebut.
