JurnalPatroliNews – Jakarta, – Polemik lelang tender penggantian gorden rumah dinas jabatan DPR RI, yang dimenangi peserta dengan menawarkan harga tertinggi Rp 43,5 miliar, dikomentari Fahri Hamzah, Wakil Ketua Umum Partai Gelora. Ia meminta Puan Maharani, Ketua DPR RI, bertanggung jawab atas masalah ini.
“Suruh saja Ketua DPR yang bertanggung jawab. Jangan diam saja, dong,” ujarnya, Sabtu (7/5/22).
Ia mengatakan, terkait pimpinan DPR yang seharusnya bisa memisahkan antara pengelolaan Infrastruktur lembaga, dan fungsi Politiknya. Seharusnya DPR juga dikelola secara fisik dan nonfisik, dalam satu kesatuan Lembaga.
“Pimpinan DPR harus memisahkan pengelolaan infrastruktur lembaga dan fungsi politiknya. Harusnya Senayan itu dikelola dalam satu kesatuan kelembagaan. Ada dua Infrastrukturnya, fisik dan nonfisik. Yang nonfisik itu fungsi keahlian,” katanya.
Ia mengaku sedih, jika ada peran pimpinan DPR di balik pengadaan gorden DPR ini. Menurutnya, DPR seharusnya tidak mengurus persoalan gorden, melainkan membuat UU hingga mengawasi Pemerintah.
“Kalau ada (keterlibatan), agak sedih saya, jangan terlibat. Jadi politisi di Senayan itu fokus sibuk awasi Pemerintah, bikin UU, dan Anggaran yang sehat. Jangan urus gorden,” serunya.
Diketahui, lelang tender penggantian gorden di rumah dinas jabatan Anggota DPR RI telah tuntas. Tender dimenangi peserta lelang yang menawarkan harga Rp 43,5 miliar.
Komentar