Banyak pemimpin politik dan pemilik media besar di Indonesia yang memiliki keterkaitan erat. Hal ini membuka peluang bagi penggunaan media sebagai instrumen untuk memengaruhi opini publik dan meraih dukungan politik.
Namun, kita juga harus menyadari bahwa jika media menjadi terlalu terkait dengan kepentingan politik dan bisnis, maka independensinya sebagai sumber berita dan informasi yang obyektif bisa terancam.
Kendati demikian, penting bagi kita untuk menghindari generalisasi bahwa semua media tunduk pada agenda politik atau kepentingan ekonomi. Ada media yang tetap berpegang pada kode etik jurnalisme dan berusaha menyampaikan berita dengan integritas. Oleh karena itu, kita tidak boleh mengabaikan media yang menjalankan tugasnya dengan baik dalam menyajikan informasi yang akurat dan seimbang.
Media sebagai Penyampai Kebenaran
Sejatinya, media memiliki potensi besar sebagai penyampai kebenaran. Namun, dalam realitas kapitalisme, seringkali media digunakan untuk menyebarkan berbagai kepentingan pihak tertentu. Oleh karena itu, kita perlu mengambil pelajaran dari bagaimana sistem Khilafah Islam, yang didasarkan pada ajaran agama, memandang peran media.
Dalam tatanan institusi Ialam, memperlakukan media sebagai sarana untuk memberikan pendidikan dan pengetahuan kepada masyarakat.
Khilafah mengakui pentingnya media dalam menyebarkan ajaran Islam dan membangun masyarakat yang kuat secara moral dan intelektual. Namun, Khilafah juga mengatur penggunaan media sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.
Dalam Islam, pemilik media bertanggung jawab atas konten yang mereka sampaikan dan harus mematuhi prinsip-prinsip syariat dalam menyajikan informasi.
Ini adalah langkah penting dalam memastikan bahwa media tidak digunakan untuk menyebarkan konten yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam atau yang dapat merusak masyarakat.
Komentar