Menteri Keuangan Ideal Prabowo: Dipercaya Pasar & Peduli Keresahan Warga

JurnalPatroliNews – Jakarta – Menjelang pelantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden pada 20 Oktober 2024, publik semakin tertarik untuk mengetahui siapa yang akan menduduki kursi Menteri Keuangan dalam pemerintahan barunya.

Segera setelah pelantikan, Prabowo direncanakan akan segera membentuk kabinetnya, seperti yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan.

Nama-nama calon menteri keuangan yang tengah dibahas adalah Sri Mulyani Indrawati dan Budi Gunadi Sadikin. Sri Mulyani baru-baru ini melakukan pertemuan dengan Prabowo, didampingi oleh Wakil Menteri Keuangan II, Thomas Djiwandono.

Sementara itu, Budi Gunadi Sadikin muncul sebagai kandidat setelah laporan dari Bloomberg menyebutkan bahwa Prabowo sedang mempertimbangkan beberapa bankir, termasuk Budi yang saat ini menjabat sebagai Menteri Kesehatan.

Ekonom senior dari Indef dan Guru Besar Ekonomi IPB, Didin S. Damanhuri, menilai bahwa kedua kandidat memiliki reputasi baik di kalangan pelaku pasar keuangan, namun kurang mendapat perhatian dari sektor riil. Sri Mulyani, yang telah menjabat sebagai Menteri Keuangan selama satu dekade, dikenal karena kemampuannya dalam menjaga stabilitas makro ekonomi dan disiplin dalam pengelolaan fiskal.

“Hemat saya beliau ini woman of stability, jadi prudent dalam menata keuangan, makro,” kata Didin, Jumat (13/9/2024).

Di pasar uang, nama Sri Mulyani menurut Didin juga memang dipercaya, terbukti dari defisit APBN yang selalu bisa dipenuhi dengan utang, hingga akhirnya utang 10 tahun terakhir terus membengkak mencapai Rp 8.502,69 triliun, belum termasuk utang BUMN, dan obligor BLBI yang belum terkumpul.

“Tetapi, itu kan (stabilitas fiskal) ada booster utang, jadi justru selama 10 tahun terakhir dalam sejarah ada akumulasi utang terbesar dibanding pemerintahan sebelum-sebelumnya,” tutur Didin.

Didin menambahkan bahwa meskipun Sri Mulyani memiliki stabilitas, sektor riil masih merasakan dampak negatif dari kebijakan fiskal, seperti tingginya angka PHK dan menyusutnya jumlah kelas menengah.

Komentar