JurnalPatroliNews – Jakarta – Pemerintah memastikan akan memindahkan pemukiman warga terdampak bencana banjir dan longsor di Aceh dan Sumatera ke lokasi yang lebih aman, sekaligus menyediakan perumahan yang layak bagi para korban.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menjelaskan bahwa proses pendataan sudah berjalan. Dua pejabat Kementerian PKP, yakni Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Azis Andriansyah serta Dirjen Perumahan dan Perdesaan Imran, telah turun langsung ke wilayah terdampak untuk melakukan verifikasi kebutuhan.
“Dirjen kami masih di lapangan, Pak Azis sedang berada di Sumatera Utara, sementara Pak Imran sedang bertugas di Aceh,” ungkap Maruarar seusai rapat kerja dengan Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 4 Desember 2025.
Selain pendataan, tim Kementerian PKP juga mendampingi pemerintah daerah dalam penetapan lokasi permukiman baru. Pertimbangan utama relokasi meliputi keamanan dari risiko bencana susulan serta keterjangkauan terhadap fasilitas penting seperti sekolah, pasar, pusat ekonomi, dan layanan kesehatan.
“Lokasi relokasi harus benar-benar aman. Kami berupaya agar infrastrukturnya tetap dekat dengan fasilitas vital masyarakat,” ujarnya.
Sebagai langkah cepat, Kementerian PKP telah menyiapkan 400 unit rumah di Medan serta 100 unit rumah di Bandung yang bisa langsung dimanfaatkan untuk para penyintas bencana.
“Kami mengambil langkah inisiatif meskipun secara kewenangan berada pada pemerintah daerah. Ini kami lakukan untuk mempercepat pemulihan,” tegas Maruarar.
Setelah pendataan lapangan rampung, hasilnya akan dibawa ke rapat koordinasi lintas kementerian bersama pemerintah daerah untuk memutuskan langkah teknis lanjutan, menunggu arahan dari pimpinan DPR.
