JurnalPatroliNews – Jakarta – Pemerintah menyiapkan sejumlah skenario dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini sebagai langkah antisipasi jika konflik di kawasan Timur Tengah mengalami eskalasi.
Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, saat ditemui awak media di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa malam (10/3/2026).
Menurut Dahnil, pemerintah terus memantau perkembangan situasi keamanan di Timur Tengah yang berpotensi memengaruhi pelaksanaan ibadah haji bagi jemaah Indonesia. Oleh karena itu, berbagai skenario telah disiapkan agar pemerintah dapat merespons dengan cepat apabila kondisi berubah.
“Apabila tidak ada perubahan skenario atau eskalasi konflik menurun dan hal itu menjamin keselamatan warga negara Indonesia yang berangkat haji, maka pada 22 April akan menjadi keberangkatan kloter pertama. Namun arahan Presiden jelas, semua kondisi dan semua skenario harus disiapkan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pemerintah juga melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga guna memastikan seluruh tahapan penyelenggaraan haji berjalan dengan aman dan lancar.
Selain itu, pembahasan dengan DPR juga akan dilakukan apabila situasi konflik menunjukkan perkembangan yang berpotensi membahayakan keselamatan jemaah.
“Kami juga akan membahas berbagai skenario dengan DPR apabila konflik menunjukkan tanda-tanda yang dapat membahayakan jemaah haji kita,” kata Dahnil.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah opsi penyesuaian jika kondisi keamanan memburuk. Opsi tersebut antara lain pemilihan rute penerbangan yang lebih aman hingga kemungkinan penundaan keberangkatan jemaah.
“Misalnya jika situasi membahayakan keselamatan, maka skenario penundaan bisa saja muncul. Apabila keselamatan warga negara kita terancam, kami akan membicarakannya dengan DPR dan menyesuaikan dengan arahan Presiden,” jelasnya.
Pemerintah menegaskan bahwa keselamatan jemaah menjadi prioritas utama dalam setiap keputusan terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun ini.
