JurnalPatroliNews | Jakarta – Evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2026 mulai masuk ke pembahasan yang lebih strategis. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menerima Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji Muhadjir Effendy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/8/2026).
Pertemuan tersebut tidak hanya membicarakan evaluasi pelayanan jemaah selama musim haji 2026, tetapi juga menyentuh rencana pembangunan Kampung Haji di Arab Saudi serta upaya pemerintah menekan masa tunggu keberangkatan jemaah secara bertahap.
Dasco mengungkapkan, pertemuan tersebut menjadi ruang diskusi mengenai berbagai aspek penyelenggaraan haji, terutama bagaimana kualitas pelayanan kepada jemaah Indonesia dapat terus ditingkatkan.
“Dalam ini diskusi banyak hal yang disampaikan, di antaranya terkait peningkatan kualitas layanan, pembangunan Kampung Haji di Arab Saudi serta upaya pemerintah menekan masa tunggu keberangkatan jemaah haji secara bertahap hingga DAM,” tulis Dasco melalui akun Instagram pribadinya.
DPR memberikan apresiasi terhadap sejumlah perbaikan dalam penyelenggaraan haji tahun ini.
Menurut Dasco, pelaksanaan ibadah haji 2026 menunjukkan kemajuan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
Namun, apresiasi tersebut tidak berarti seluruh persoalan telah selesai.
Masih terdapat sejumlah aspek yang harus dievaluasi untuk memastikan pelayanan jemaah Indonesia semakin baik pada musim haji berikutnya.
“DPR RI mengapresiasi berbagai perbaikan yang terjadi dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 ini,” ujar Dasco.
Ia menambahkan, evaluasi tetap diperlukan karena penyelenggaraan haji merupakan layanan publik berskala besar yang menyangkut kepentingan jutaan masyarakat Indonesia.
“Pasalnya, pelaksanaan haji menunjukkan kemajuan dibanding tahun-tahun sebelumnya, meskipun masih terdapat sejumlah aspek yang perlu dievaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan jemaah Indonesia,” katanya.
Salah satu isu yang menarik perhatian dalam pertemuan tersebut adalah rencana pembangunan Kampung Haji di Arab Saudi.
Gagasan tersebut dipandang sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas ekosistem pelayanan jemaah Indonesia di Tanah Suci.
Jika terealisasi, konsep Kampung Haji dapat menjadi bagian dari strategi jangka panjang pemerintah dalam menyediakan fasilitas yang lebih terintegrasi bagi jemaah Indonesia.
Namun, rencana tersebut tentu membutuhkan pembahasan lintas sektor, termasuk aspek kerja sama dengan pemerintah Arab Saudi, lokasi, pembiayaan, pengelolaan fasilitas hingga model pelayanan yang akan diterapkan.
Pembahasan mengenai Kampung Haji menjadi penting karena kualitas pelayanan haji tidak hanya ditentukan oleh proses keberangkatan dari Indonesia.
Pelayanan di Tanah Suci, akomodasi, transportasi, konsumsi dan fasilitas pendukung juga menjadi bagian yang menentukan pengalaman serta kenyamanan jemaah.
Selain pembangunan Kampung Haji, Dasco dan Muhadjir juga membahas persoalan masa tunggu keberangkatan jemaah.
Masa tunggu haji menjadi salah satu persoalan yang terus menjadi perhatian karena di sejumlah daerah calon jemaah harus menunggu bertahun-tahun sebelum dapat berangkat.
Pemerintah disebut tengah berupaya menekan masa tunggu tersebut secara bertahap.
Persoalan ini tidak sederhana karena berkaitan dengan kuota haji, jumlah pendaftar, kapasitas layanan di Arab Saudi serta kebijakan pembagian kuota.
Karena itu, upaya mengurangi masa tunggu membutuhkan strategi jangka panjang dan koordinasi antara pemerintah Indonesia dengan otoritas Arab Saudi.
Dasco memastikan DPR akan terus mengawal evaluasi penyelenggaraan haji.
Menurutnya, evaluasi bukan dimaksudkan sekadar mencari kekurangan, tetapi menjadi instrumen untuk memperbaiki sistem pelayanan secara berkelanjutan.
“Evaluasi yang dilakukan nantinya, dalam rangka meningkatkan kualitas layanan secara berkelanjutan,” tuturnya.
DPR juga meminta seluruh pihak yang terlibat menjadikan pengalaman penyelenggaraan haji 2026 sebagai pijakan untuk memperbaiki pelayanan pada musim haji berikutnya.
“Semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji dapat menjadikan evaluasi tahun ini sebagai pijakan demi meningkatkan kualitas pelayanan pada musim haji mendatang dan jemaah Indonesia memperoleh layanan yang semakin aman, nyaman, dan berkualitas,” kata Dasco.
Pertemuan Dasco dan Muhadjir menunjukkan bahwa agenda haji mulai diarahkan bukan hanya pada evaluasi tahunan, tetapi juga pembenahan struktural.
Pembangunan Kampung Haji dan upaya mengurangi masa tunggu merupakan dua agenda yang memiliki dampak jangka panjang terhadap sistem penyelenggaraan haji Indonesia.
Sementara itu, evaluasi terhadap pelaksanaan 2026 menjadi dasar untuk mengidentifikasi persoalan yang masih muncul di lapangan.
Tantangannya adalah memastikan setiap rencana tidak berhenti pada pembahasan, tetapi diterjemahkan menjadi kebijakan yang benar-benar dirasakan jemaah.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan penyelenggaraan haji bukan hanya seberapa baik proses administrasi berjalan.
Lebih jauh, keberhasilan itu ditentukan oleh kemampuan negara memberikan pelayanan yang aman, nyaman, terjangkau dan bermartabat kepada masyarakat yang telah menunggu bertahun-tahun untuk menjalankan ibadah ke Tanah Suci.
Dari Senayan, pembahasan tersebut kini mengarah pada pekerjaan yang lebih besar: bagaimana menjadikan pelayanan haji Indonesia semakin profesional dan mampu menjawab tantangan jemaah di masa depan.
Komentar