Prosentase alokasi anggaran untuk bidang infrastruktur dan sumber daya mineral mitra komisi IV adalah 17,25% dari total Perubahan APBD tersebut.
Dari 17,25% atau sebesar lebih dari Rp 1,02 triliun teralokasi kepada mitra komisi IV, didominasi oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR PKP) sebesar 84.10 % atau lebih dari Rp 858,2 milyard.
Kemudian Dinas perhubungan sebesar 5,11%,
Dinas ESDM dialokasikan sebesar 4,93 %,
Dinas PMK OAP sebesar 3,53 %
Dinas Kominfo 2,34 % atau sekitar Rp 23,8 milliar.
Hingga berita ini di terbitkan, belum ada pejabat Kominfo Papua yang mau memberikan keterangan resmi terkait desakan Anggota DPR Papua dan dukungan Pemred OAP agar dilakukan pergantian pimpinan di instansi tersebut.
Sebelumnya, Anggota DPRP Thomas Sandegau mendesak Pemprov Papua untuk mengganti Kadis Kominfo.
Protes terhadap Kominfo juga disampaikan pimpinan dan sejumlah anggota DPRP saat Rapat Paripurna pekan lalu. Diantaranya, Wakil Ketua DPRP, Yunus Wonda, Nioluen Kotouki dari Fraksi Gabungan Keadilan Nurani dan Sinut Busup, Ketua Fraksi PAN DPR Papua.
Mereka menilai Dinas Kominfo Provinsi Papua tidak becus dalam melakukan pekerjaannya untuk membuat video hasil pembangunan Lukas Enembe selama 10 tahun pemimpin Papua.
Penasehat Fraksi Demokrat DPR Papua, Yunus Wonda juga sangat kecewa dengan video yang ditampilkan. Menurutnya, Ini kegagalan dari Dinas Kominfo Papua yang tidak bisa membuat satu rekaman yang baik, mereka kerjanya main-main. Ini menjadi catatan bagi pihak eksekutif.
Kata Yunus, semua Kepala OPD, maupun Plh Sekda ada karena gubernur Lukas Enembe. “Kami sangat kecewa dengan Kepala Dinas Kominfo Papua sangat tidak produktif dalam bekerja,” tegasnya.
Komentar