JurnalPatroliNews – Jakarta – Wacana pembentukan koalisi permanen di lingkaran pemerintahan dinilai perlu disikapi secara matang oleh Presiden Prabowo Subianto. Kehati-hatian menjadi kunci agar gagasan tersebut tidak berubah menjadi sumber gesekan politik di kemudian hari.
Pengamat politik dari Citra Institute, Efriza, menilai pernyataan elite partai terkait koalisi jangka panjang tidak bisa diterima begitu saja. Menurutnya, Presiden perlu membaca dinamika tersebut dengan kalkulasi politik yang tajam.
“Karakter politik di Indonesia cenderung sangat pragmatis,” kata Efriza, Selasa, 6 Januari 2026.
Ia menjelaskan, secara teoritis koalisi sering dibangun atas dasar kesamaan visi dan tujuan, baik dalam perebutan kekuasaan maupun dalam menjalankan pemerintahan. Namun dalam praktiknya, kesamaan pandangan belum tentu menjamin soliditas jangka panjang.
“Keselarasan gagasan tidak otomatis melahirkan koalisi permanen. Komitmen elite partai sering kali rapuh dan mudah berubah,” ujarnya.
Efriza menambahkan, pengalaman politik sebelumnya menunjukkan bahwa mendekati momentum pemilihan presiden, peta koalisi kerap bergeser. Perubahan isu, figur kepemimpinan, hingga kepentingan elektoral dapat memicu perombakan aliansi politik.
Menurutnya, distribusi kekuasaan dan penentuan tokoh yang diusung sering kali menjadi faktor penentu bertahan atau runtuhnya sebuah koalisi, bukan semata kesamaan sikap politik.
Meski demikian, Efriza menilai koalisi permanen tetap memungkinkan untuk diwujudkan. Syaratnya, harus ada fondasi kuat berupa kesepakatan politik yang terlembaga, mekanisme penyelesaian konflik yang jelas, serta komitmen elite lintas periode pemerintahan.
“Tanpa itu, koalisi permanen hanya akan menjadi wacana sesaat yang berujung pada drama politik,” pungkasnya.
