JurnalPatroliNews – Jakarta – Pemerintah diharapkan segera mengambil langkah konkret untuk meredam kemarahan peternak sapi perah di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tindakan tersebut meliputi penyelesaian masalah distribusi, pendampingan, serta fasilitasi dialog antara peternak dengan asosiasi Industri Pengolahan Susu (IPS).
Anggota Komisi IV DPR RI, Mufti Anam, menekankan pentingnya keterlibatan langsung Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop). Ia menyebut, sebagian besar peternak sapi perah memasarkan hasil produksinya melalui Koperasi Unit Desa (KUD).
“Kami meminta Kementerian Koperasi turun langsung ke lapangan untuk membantu menyelesaikan permasalahan ini,” ujar Mufti dalam keterangan tertulisnya, Minggu (17/11/2024).
Mufti menilai pemerintah perlu menjadi mediator antara produsen susu dan peternak guna menjaga keberlangsungan ekosistem industri susu nasional.
Selain itu, pemerintah diminta segera memberikan solusi atas sejumlah kendala yang dihadapi peternak, termasuk dampak dari kebijakan pembebasan pajak susu impor yang dianggap merugikan produsen lokal.
“Harus ada evaluasi terhadap kebijakan seperti pembebasan pajak impor susu, agar peternak sapi perah kita dan pelaku usaha kecil di sektor susu tetap bisa bertahan. Kalau mereka berkembang, otomatis akan ikut menggerakkan perekonomian daerah,” jelas Mufti.
Pendekatan ini diharapkan tidak hanya menyelesaikan masalah jangka pendek tetapi juga memperkuat posisi industri susu lokal dalam menghadapi persaingan global.
Komentar