JurnalPatroliNews – Jakarta – Presiden terpilih Prabowo Subianto dilaporkan memiliki lebih dari 300 nama pengusaha sawit yang diduga menghindari kewajiban pajak.
Informasi ini diperoleh dari Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, serta Kepala BKPK, Muhammad Yusuf Ateh, dan telah dikonfirmasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Pernyataan ini disampaikan oleh Hashim Djojohadikusumo, adik Prabowo dan anggota Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN), saat berbincang dengan para pengusaha di Gedung Kadin Indonesia, Jakarta, pada Senin (7/10/2024).
“Ini ada indikasi pengusaha yang nakal, ini data yang Pak Prabowo dapat dari Pak Luhut dan Pak Ateh dan dikonfirmasi dari KLHK ada jutaan hektar kawasan hutan di okupasi liar oleh pengusaha kebun sawit nakal, ternyata sudah diingatkan tapi sampai sekarang belum bayar,” ujarnya.
Menurut Hashim, terdapat sekitar 300 wajib pajak yang tercatat belum membayar pajak, dengan total utang mencapai lebih dari Rp300 triliun. Ia menegaskan bahwa pengusaha tersebut tidak terdaftar sebagai anggota Kadin Indonesia.
“Sampai saat ini, total utang pajak mereka mencapai Rp300 triliun. Data ini dihimpun oleh pemerintah, dan saat ini Pak Prabowo telah memiliki daftar tersebut. Saya pastikan kawan-kawan dari Kadin tidak ada di dalam daftar itu, tetapi akan saya cek lagi. Nanti kami akan memberikan pengingat yang bersahabat, ‘mohon bayar segera,’” ungkapnya.
Melalui langkah-langkah penguatan pengawasan perpajakan yang diambil oleh Kementerian Penerimaan Negara, pemerintah Prabowo berpotensi mendapatkan tambahan pendapatan sebesar Rp50 triliun setiap tahun.
“Dari kebocoran ini, kita bisa menghasilkan Rp50 triliun setiap tahun. Jika kita hitung, dengan jumlah tersebut, kita bisa menyediakan makanan gratis dua kali sehari untuk 9 juta anak. Catat baik-baik, setiap Rp50 triliun yang berhasil kita tutup, dapat memberikan makanan gratis pagi dan siang untuk 9 juta jiwa,” imbuh Hashim.
Komentar