JurnalPatroliNews – Jakarta – Komisi XIII DPR RI menyatakan dukungan penuh terhadap rencana Kementerian HAM yang akan menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Hak Asasi Manusia Nasional (Musrembang HAM Nasional) pada 8–10 Desember 2025.
Ketua Komisi XIII DPR, Willy Aditya, menilai inisiatif Musrembang HAM merupakan bentuk implementasi nyata dari visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, terutama poin pertama dalam Asta Cita.
“Komisi XIII tentu menyambut positif terselenggaranya Musrembang HAM ini. Presiden Prabowo menempatkan penguatan HAM sebagai bagian penting yang sejalan dengan Pancasila dan demokrasi dalam Asta Cita. Di sini ada nilai fundamental yang perlu ditindaklanjuti kementerian,” ujar Willy saat berbicara kepada media, Kamis, 4 Desember 2025.
Willy juga menekankan bahwa agenda pembahasan pelindungan dan pemenuhan HAM wajib menjadi fokus utama dalam pelaksanaan Musrembang HAM Nasional tahun depan.
Menurutnya, gelaran tersebut menggambarkan tekad kuat Presiden Prabowo untuk memprioritaskan sektor HAM secara menyeluruh.
“Ini bukti semakin kuatnya komitmen Presiden Prabowo pada isu HAM. Momentum Musrembang harus digunakan secara optimal untuk membangun arah baru promosi, pelindungan, dan pemenuhan HAM di tanah air,” tuturnya.
Legislator Partai NasDem itu menambahkan, Presiden Prabowo telah memberikan arahan strategis terkait agenda HAM dalam visi-misi pemerintahannya.
“Tugas berikutnya ada di masing-masing kementerian untuk menerjemahkan arahan tersebut menjadi program prioritas yang realistis dan terukur selama masa kepemimpinan Pak Prabowo,” jelas Willy.
Lebih jauh, ia menerangkan bahwa penguatan Pancasila, Demokrasi, dan HAM yang dicanangkan Presiden tidak sekadar menyinggung ranah hak sipil dan politik, tetapi juga mencakup hak ekonomi, sosial, dan budaya.
“Kementerian harus mampu mengartikulasikan gagasan ini. Penyediaan layanan dasar masyarakat itu sama pentingnya dengan upaya mencegah kekerasan maupun diskriminasi dari aparat negara,” tegasnya.
Sebelumnya, Kementerian HAM telah menyusun strategi pembangunan HAM sebagai rangkaian kegiatan menjelang Musrenbang HAM Nasional yang akan digelar pada Senin–Rabu, 8–10 Desember 2025.
Menteri HAM Natalius Pigai menyampaikan bahwa Musrembang HAM Nasional merupakan yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia. Ia menyebut kegiatan ini sebagai babak baru dalam pembangunan HAM sebagai aset sosial bangsa.
“Selama ini kita hanya mengenal musyawarah pembangunan nasional, kini hadir Musrenbang HAM Nasional yang untuk pertama kalinya dilakukan pemerintah Republik Indonesia. Ini adalah salah satu tonggak sejarah paling penting,” ujar Pigai.
