JurnalPatroliNews – Lombok Timur – Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia yang juga menjabat sebagai Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, menegaskan komitmennya menjalankan amanah dari Presiden Prabowo Subianto untuk memperbaiki tata kelola hutan di Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Raja Juli saat menghadiri peringatan Hari Jadi ke-73 Nahdlatul Wathan di Majelis Dakwah Hamzanwadi II, Lombok Timur, Sabtu (7/3/2026).
Dalam kesempatan itu, Raja Juli menegaskan bahwa tugasnya sebagai Menteri Kehutanan tidak hanya berkaitan dengan urusan pemerintahan, tetapi juga memiliki dimensi moral dan keagamaan sebagai bentuk tanggung jawab menjaga alam.
“Saya sebagai santri menjalankan amanah sebagai Menteri Kehutanan di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto, tentu tidak hanya menjalankan persoalan-persoalan kehutanan ini berkaitan dengan urusan duniawi saja,” ujarnya.
Alumni Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah, Garut, itu menjelaskan bahwa salah satu mandat yang diberikan Presiden Prabowo kepadanya adalah memperbaiki tata kelola sektor kehutanan. Salah satu upaya yang dilakukan yakni melalui penguatan program perhutanan sosial.
Dalam kegiatan tersebut, Raja Juli juga menyerahkan sertifikat atau surat keputusan (SK) perhutanan sosial kepada kelompok tani hutan di Lombok Timur guna meningkatkan kesejahteraan para petani hutan.
“Pak Prabowo Subianto memerintahkan kepada saya untuk memperbaiki tata kelola kehutanan kita, termasuk di antaranya barusan saya menyerahkan sertifikat atau SK Perhutanan Sosial kepada kelompok tani di Lombok Timur ini untuk meningkatkan para petani hutan kita,” kata Raja Juli.
Ia menilai bahwa di balik tugas-tugas pemerintahan tersebut terdapat tanggung jawab yang lebih besar sebagai seorang santri. Menurutnya, amanah yang diterimanya merupakan kehendak Tuhan yang disampaikan melalui kepemimpinan Presiden.
Raja Juli menekankan bahwa menjaga keseimbangan alam merupakan bagian dari nilai-nilai agama. Karena itu, merusak hutan dan lingkungan dinilai bertentangan dengan ajaran yang ia pelajari sejak di pesantren.
“Jauh dari persoalan duniawi tersebut, saya meyakini sebagai santri bahwa amanah yang diberikan oleh Allah melalui tangan Pak Presiden Prabowo ini juga terkait dengan urusan agama kita,” ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa setiap kebijakan yang diambil di Kementerian Kehutanan harus memastikan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan. Sebaliknya, kebijakan tersebut diharapkan mampu menjaga kelestarian hutan dan ekosistem alam Indonesia.
