JurnalPatroliNews – Cirebon – Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, mengungkap adanya persoalan serius yang menghambat pencairan dana bantuan sosial (bansos).
Bukan karena akun penerima digunakan untuk praktik judi daring, melainkan karena kekacauan administrasi data di sistem perbankan nasional.
Dalam kunjungan ke daerah pemilihan Jawa Barat VIII yang meliputi wilayah Cirebon dan Indramayu, Selly bertemu langsung dengan ribuan warga yang mengeluhkan kesulitan mencairkan dana bansos mereka. Ia menyebut temuan ini penting untuk meluruskan informasi yang belakangan menyebut seolah bansos tersendat karena keterkaitan dengan transaksi judi online.
“Masalah ini bukan hal baru. Sejak 2018 sudah ada kasus seperti ini. Bahkan pada 2023 tercatat 16 ribu penerima yang tak bisa mencairkan bansos, bukan karena judi, tapi karena data mereka tak cocok antara sistem perbankan (KYC), Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dan dokumen kependudukan,” jelas Selly pada Minggu (6/7/2025).
Selly memaparkan salah satu contoh kasus yakni seorang penerima bansos bernama Darsinih. Ia tak bisa menarik dana bansos lantaran sistem bank mencatat namanya sebagai “Darsini” – tanpa huruf “H” di belakang. Kendati telah dilakukan pendampingan sosial, pencairan tetap ditolak karena perbedaan kecil pada nama.
Menurutnya, ketidaksesuaian data semacam ini sering muncul ketika pemerintah melakukan integrasi lintas lembaga, baik itu antara DTKS dengan sistem kependudukan, atau dengan sistem identifikasi nasabah bank.
Selly juga menanggapi pernyataan Kementerian Sosial dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang sebelumnya menyebut sekitar 10 juta rekening penerima bansos dengan nilai total Rp2 triliun bermasalah akibat digunakan untuk judi online. Ia menilai narasi tersebut sebagai bentuk pengalihan isu dan framing yang tidak sepenuhnya tepat.
“Maka saya mendorong agar PPATK turun menyelidiki secara menyeluruh. Harus dicari siapa yang sebenarnya mendapat keuntungan dari praktik buruk ini, dan siapa yang dirugikan,” tegas politisi PDIP tersebut.
Ia pun menyoroti dampak besar dari pembiaran kesalahan data ini. Dana bansos yang tak tersalurkan bisa terus mengendap di bank selama bertahun-tahun. Ini menimbulkan pertanyaan serius: apakah memang ada unsur kesengajaan? Apakah ada pola sistemik yang dibiarkan atau bahkan dimanfaatkan?
“Apakah perintah pembayaran (SPM) yang dikeluarkan oleh bank berbeda-beda, atau ada agenda tersembunyi di balik semua ini? Ini yang harus kita dalami,” tutup Selly.
Komentar