JurnalPatroliNews – Jakarta – Kepengurusan pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) periode 2025–2030 yang kembali dipimpin Megawati Soekarnoputri masih menunggu pengesahan resmi dari pemerintah.
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM, Widodo, menyampaikan bahwa berkas pengajuan kepengurusan baru masih dalam proses pemeriksaan. “Jika seluruh syarat administrasi sudah lengkap, kemungkinan minggu depan surat pengesahan akan diterbitkan,” ujarnya melalui pesan elektronik, Minggu (7/9/2025).
Struktur kepengurusan PDIP terbaru rampung setelah Kongres Keenam di Bali pada awal Agustus lalu. Saat itu Megawati melantik sejumlah pengurus yang sebelumnya belum disumpah, termasuk menegaskan penunjukan Hasto Kristiyanto sebagai Sekretaris Jenderal untuk ketiga kalinya.
Sebelumnya, posisi Sekjen sempat menjadi sorotan karena Megawati mengumumkan akan merangkap jabatan tersebut. Namun, setelah Hasto menyelesaikan administrasi pascapembebasan dari tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi melalui amnesti Presiden Prabowo Subianto, ia resmi kembali menduduki kursi Sekjen.
Selain Megawati dan Hasto, kursi bendahara umum tetap dipercayakan kepada kader senior Olly Dondokambey, menandai keberlanjutan kepemimpinan lama dalam susunan baru PDIP.
