JurnalPatroliNews – Jakarta – Desakan agar DPR RI segera memproses langkah pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kian menguat. Kali ini, tekanan datang dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI, yang secara resmi telah mengirim surat kepada lembaga tinggi negara.
Surat bernomor 003/FPPTNI/V/2025 tersebut dilayangkan ke MPR, DPR, dan DPD RI pada Senin, 2 Juni 2025, dan telah diterima oleh Kesekretariatan di kompleks parlemen.
“Kami minta DPR bergerak cepat untuk memproses upaya pemakzulan Wakil Presiden Gibran,” tegas Bimo Satrio, Sekretaris Forum, dalam pernyataannya pada Selasa, 3 Juni 2025.
Forum ini menilai bahwa perjalanan Gibran menuju kursi wapres penuh dengan persoalan politik dan hukum. Bimo menyampaikan bahwa ada sejumlah alasan yang menjadi dasar tuntutan mereka, yang dinilai cukup kuat secara konstitusional maupun etis.
Empat poin utama menjadi dasar permohonan mereka:
- Adanya pelanggaran prinsip hukum dan etika, termasuk indikasi konflik kepentingan dalam proses pencalonan dan pemilihan Gibran.
- Isu kepatutan dan kelayakan, yang menurut Forum tidak terpenuhi dalam konteks posisi sebagai Wakil Presiden.
- Tinjauan dari segi moralitas dan perilaku etis pribadi Gibran, yang dianggap belum memenuhi standar kepemimpinan nasional.
- Kaitannya dengan dugaan praktik korupsi yang menyeret Presiden Joko Widodo dan keluarganya, yang dinilai mencoreng kredibilitas institusi kepresidenan.
Forum tersebut mendesak DPR untuk menjalankan fungsi pengawasannya dengan serius, termasuk membuka pintu konstitusional bagi proses pemakzulan jika memang syarat-syarat telah terpenuhi.
Komentar