JurnalPatroliNews – Padang – Provinsi Sumatera Barat dinilai membutuhkan strategi yang lebih komprehensif dalam menghadapi ancaman bencana alam, menyusul rangkaian banjir dan longsor yang berulang dalam beberapa tahun terakhir.
Penanganan darurat memang penting, namun perencanaan jangka panjang dan ketahanan infrastruktur disebut sebagai kunci agar kerugian tidak terus terulang di lokasi yang sama.
Anggota Komisi II DPR RI, Cindy Monica, menegaskan bahwa negara tidak boleh hanya mengandalkan respons cepat, tetapi juga harus membangun sistem mitigasi yang kuat dan berkelanjutan.
“Kita harus keluar dari pola reaktif. Selain penanganan darurat, yang jauh lebih penting adalah bagaimana perencanaan pembangunan dan ketahanan infrastruktur disiapkan sejak awal untuk menghadapi risiko bencana,” ujar Cindy, Selasa, 20 Januari 2026.
Sebagai contoh, ia menyinggung Jalan Raya Lembah Anai, jalur strategis penghubung Padang–Bukittinggi, yang dalam dua tahun terakhir mengalami kerusakan hingga tiga kali akibat longsor dan banjir. Total anggaran perbaikannya bahkan disebut menembus lebih dari Rp1,7 triliun.
Cindy mengapresiasi langkah pemerintah pusat yang menunjuk Menteri Dalam Negeri sebagai Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, karena dinilai mampu memperkuat koordinasi lintas lembaga. Namun, ia menilai pelaksanaan di lapangan masih berjalan lambat.
Hingga kini, ratusan warga masih mengungsi di Padang Pariaman dan sekitar 1.500 orang di Kabupaten Agam, sementara pembangunan hunian sementara belum rampung. Di sisi lain, kejelasan dana tunggu hunian juga masih menjadi persoalan.
“Warga belum tahu pasti siapa yang berhak menerima bantuan, berapa besarannya, dan kapan akan dicairkan. Ini membuat kondisi psikologis korban semakin berat,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya pendekatan sosial-budaya dalam program relokasi warga dari kawasan rawan bencana. Menurutnya, relokasi harus dilakukan secara manusiawi, komunikatif, namun tetap tegas demi keselamatan, sekaligus mencegah praktik mafia tanah.
“Banyak warga berharap tidak direlokasi, tetapi negara harus hadir dengan keputusan yang melindungi nyawa, karena mereka tinggal di zona merah yang sangat berbahaya,” tegas legislator Partai NasDem itu.
Lebih lanjut, Cindy mendorong adanya fleksibilitas kebijakan fiskal daerah agar kepala daerah dapat bergerak cepat tanpa terhambat birokrasi ketika bencana terjadi, khususnya di wilayah rawan seperti Sumatera Barat.
“Pemotongan anggaran tanpa mempertimbangkan risiko bencana tahunan justru melemahkan kemampuan daerah dalam melakukan pemulihan. Padahal, negara harus menjadi garda terdepan dalam perlindungan warganya,” tutupnya.
