JurnalPatroliNews – Jakarta – Ketua Komisi I DPR, Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto, melontarkan pertanyaan tajam kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terkait jutaan ton garam impor yang masuk ke Indonesia.
Hal itu ia sampaikan dalam rapat kerja bersama Wakil Menteri KKP, Didit Herdiawan, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (16/9/2025).
Titiek meminta penjelasan rinci mengenai kuota impor garam pada 2024 lalu, termasuk besaran dana yang dikeluarkan pemerintah.
“Nilainya kira-kira sampai triliunan rupiah, ya?” tanya Titiek dalam forum rapat.
Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi IV DPR RI, Sturman Panjaitan, menambahkan bahwa produksi garam nasional masih jauh dari mencukupi kebutuhan. Menurutnya, Indonesia baru bisa menghasilkan sekitar 2,5 juta ton garam industri dan farmasi, sementara kebutuhan total mencapai hampir 5 juta ton per tahun.
“Artinya ada selisih hampir 3 juta ton. Kalau impor hanya 1,2 juta ton, tetap saja masih kurang,” ungkap Sturman.
Titiek menekankan, jika Indonesia memiliki potensi produksi, seharusnya kebutuhan garam industri tidak lagi bergantung pada impor.
“Masalahnya, berapa sebenarnya dana impor ini? KKP harus bisa menjelaskan dengan detail,” ucapnya.
Menjawab hal itu, Wakil Menteri KKP Didit Herdiawan menegaskan bahwa pemerintah sebenarnya mampu memenuhi kebutuhan garam nasional.
“Untuk tahun ini, alokasi anggaran impor garam sekitar Rp2 triliun, sementara Rp853 miliar dialokasikan untuk program prioritas Presiden,” jelas Didit.
Ia memastikan Indonesia memiliki bahan baku yang cukup, sehingga target swasembada garam pada 2027, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, dapat tercapai.
“Intinya, kita bisa produksi sendiri. Sudah direncanakan, 2027 tidak ada impor garam lagi,” tegasnya.
