JurnalPatroliNews – Jakarta, – Pemerintah dan para anggota dewan perwakilan rakyat (DPR) menyepakati angka-angka asumsi makro dan postur awal kebijakan fiskal untuk dijadikan acuan dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024.
Kesepakatan ini diambil dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-28 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022-2023 dengan mata acara Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2024 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 oleh Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.
Pimpinan rapat, Wakil Ketua DPR dari Fraksi Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, laporan hasil pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN 2024 yang telah dibahas di Banggar dan Komisi XI DPR akan menjadi acuan untuk penyusunan RAPBN 2024.
“Laporan hasil pembahasan pembicaraan pendahulan APBN 2024 dan RKP 2024 tersebuut akan menjadi pedoman dalam penyusunan rencana RAPBN 2024,” ujar Dasco saat menutup rapat di Ruang Rapat Paripurna DPR, Jakarta, Selasa (4/7/2023).
Adapun asumsi makro yang telah ditetapkan menjadi acuan penyusunan RAPBN 2024 sebagai berikut:
- Pertumbuhan ekonomi 5,1-5,7%
- Tingkat inflasi 1,5-3,5%
- Nilai tukar Rupiah diperkirakan sebesar Rp 14.700-15.200 per dolar Amerika Serikat
- Tingkat Suku bunga SBN 10 tahun 6,49-6,91%
- Asumsi harga minyak mentah Indonesia atau ICP 75 – 80 Dolar Amerika Serikat per barel
- Lifting minyak bumi sebesar 615-640 ribu barel per hari
- Lifting gas sebesar 1.030 – 1.036 ribu barel setara minyak per hari
Sementara itu, berikut ini kesepakatan postur makro fiskal yang besarannya dalam bentuk persentase terhadap PDB:
- Pendapatan negara 11,88-12,38%
- Perpajakan 9,95-10,20%
- PNBP 1,92-2,16%
- Hibah 0,01-0,02%
- Belanja negara 14,03-15,01%
- Belanja pemerintah pusat 10,49-11,36%
- Transfer ke daerah 3,55-3,65%
- Keseimbangan primer 0,0035-(0,428)%
- Defisit (2,16)-(2,64)%
- Pembiayaan 2,16-2,64%
- Utang netto 2,46-3,41%
- Investasi netto (0,3)-(0,67)%
- Rasio utang 38,07-38,97
Komentar