JurnalPatroliNews – Jakarta, Â – Kebijakan hilirisasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat heboh dunia. Banyak pihak menyerang Indonesia karena tidak setuju dengan pemberlakuan kebijakan yang sejatinya menguntungkan perekonomian nasional.
Mulai dari gugatan Uni Eropa ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), pengucilan oleh Amerika Serikat (AS) hingga permintaan penghapusan dari Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF).
Meski demikian, Jokowi tak gentar dengan semua serangan tersebut. Kebijakan yang gencar dimulai sejak 2019 harus telah memberikan banyak keuntungan bagi Indonesia. Dalam catatan Kementerian Investasi keuntungan yang didapat hingga US$ 30 miliar atau setara Rp 450 triliun (asumsi kurs Rp 15.000 per US$).
“Hilirisasi industri infrastruktur energi terbarukan hingga ekonomi hijau, jangan kehilangan fokus di bidang ini. lihat dan kaji program yang ada dalam APBN belum berjalan apa penyebab dan bagaimana kelanjutannya,” jelas Jokowi, dikutip Selasa (7/7/2023).
Jokowi ingin kebijakan ini dilanjutkan, termasuk oleh pemerintahan selanjutnya. Bahkan calon Presiden yang akan bertarung di 2024 nanti tidak gentar hadapi serangan dari global demi kemajuan Indonesia ke depannya.
Setidaknya ada tiga nama yang muncul dalam pertarungan Pilpres 2024. Adalah Anies Baswedan, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto.
“Yang paling penting bisa membuka lapangan kerja seluas-luasnya untuk negara ini. Tapi kalau digugat gak berani, kalau digugat melempem ya gak akan sampai kita menjadi negara maju. Sekali lagi nanti saya akan titip kepada pemimpin berikut jangan takut digugat oleh negara manapun,” ungkap Jokowi saat mengisi pidato politik Musyawarah Rakyat (Musra) Relawan Jokowi di Istora Senayan beberapa waktu lalu.
Semua komoditas yang ada di Indonesia harus dimaksimalkan manfaatnya, agar bisa menjadi bernilai tambah di dalam negeri. Ini harus dimanfaatkan untuk kepentingan bangsa. Pun, jika negara ini belum bisa mengolahnya sendiri, bisa dilakukan dengan mencari partner untuk mengerjakannya, bisa dengan mendatangkan ahli dari luar negeri.
Sebab, dari hilirisasi yang dilakukan di dalam negeri, pada akhirnya dapat menambah penerimaan negara. “Dari situ bisa mendapatkan PPh (Pajak Penghasilan), bea ekspor, atau dari PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Bisa mendapatkan dari situ,” tuturnya.
Komentar