Dr. Benny Susetyo, Pakar Komunikasi Politik
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 untuk DKI Jakarta menghadirkan Pramono Anung dan Rano Karno sebagai dua kandidat yang menarik perhatian, menggabungkan pengalaman birokrasi dan popularitas di masyarakat. Dalam konteks politik yang dinamis, pencalonan mereka menjadi momen krusial untuk menilai arah kepemimpinan Jakarta. Namun, di tengah kompleksitas tata kelola perkotaan, muncul pertanyaan mendasar: apakah keduanya memiliki kapasitas dan visi yang memadai untuk menghadapi tantangan struktural Jakarta dan memenuhi aspirasi warganya dengan solusi yang nyata dan berkelanjutan?
Jakarta adalah kota dengan sejarah panjang sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, dan budaya Indonesia. Namun, dengan keputusan pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur, Jakarta berada di persimpangan jalan besar. Tidak lagi menjadi pusat pemerintahan nasional, Jakarta perlu mendefinisikan ulang perannya. Transformasi ini memerlukan kepemimpinan yang visioner, yang tidak hanya mampu menjaga keberlangsungan kota, tetapi juga mampu membangun Jakarta sebagai kota internasional yang berkelanjutan dan ramah bagi semua warganya.
Pramono Anung dan Rano Karno, dengan latar belakang yang berbeda namun saling melengkapi, tampaknya memahami tantangan ini. Sebagai seorang birokrat yang berpengalaman, Pramono Anung memiliki keahlian dalam hal tata kelola pemerintahan yang baik. Ia mengerti betul bagaimana memanfaatkan potensi birokrasi untuk mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan. Di Jakarta, kemampuan ini sangat penting, mengingat kompleksitas administrasi dan birokrasi di ibu kota yang penuh dengan tantangan. Selain itu, Pramono memiliki kemampuan untuk membangun konsensus di antara berbagai pemangku kepentingan, yang akan sangat berguna dalam memimpin sebuah kota sebesar Jakarta, di mana berbagai kepentingan bersaing untuk mendapatkan perhatian. Di sisi lain, Rano Karno membawa sesuatu yang tidak kalah penting dengan pengalamannya sebagai Wakil Gubernur dan kemudian Gubernur Banten memberinya pemahaman mendalam tentang pemerintahan daerah. Rano Karno Dalam perannya sebagai gubernur Banten, ia menunjukkan komitmen terhadap pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Pengalaman ini memberikan Rano wawasan praktis tentang apa yang dibutuhkan untuk memimpin sebuah provinsi, yang dapat diaplikasikan dalam skala yang lebih besar di Jakarta.
Kombinasi antara Pramono Anung yang berpengalaman dalam birokrasi dan Rano Karno yang dekat dengan masyarakat adalah kekuatan yang tidak bisa diabaikan. Bersama-sama, mereka memiliki potensi untuk membawa perubahan positif bagi Jakarta, terutama dalam hal menggabungkan efisiensi birokrasi dengan kebijakan yang berorientasi pada rakyat.
Namun, di tengah persaingan ketat dengan kandidat lain seperti Ridwan Kamil yang didukung oleh koalisi KIM PLUS serta nama-nama besar yang mungkin diusung PDIP seperti Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) atau Anies Baswedan, Pramono Anung dan Rano Karno harus berjuang keras untuk meyakinkan rakyat Jakarta bahwa mereka adalah pilihan yang tepat. Seperti yang kita ketahui, politik sering kali penuh kejutan pencalonan Jokowi dan Ahok yang awalnya diremehkan menjadi bukti bahwa popularitas dan reputasi saja tidak cukup; yang lebih penting adalah gagasan konkret dan relevan bagi masa depan Jakarta. Rakyat tidak hanya mencari pemimpin dengan prestasi masa lalu, tetapi juga yang memiliki visi jelas dan kemampuan merealisasikannya. Politik gagasan harus menjadi fokus kampanye, terutama mengingat tantangan baru setelah status ibu kota negara dipindahkan ke Kalimantan Timur. Jakarta tetap perlu menjadi pusat ekonomi dan kota yang layak huni bagi semua warganya, yang membutuhkan pemimpin dengan ide-ide segar dan kapasitas untuk menerapkannya. Masalah ketimpangan sosial dan peningkatan kualitas pendidikan juga harus menjadi prioritas, karena gubernur terpilih harus memastikan akses pendidikan yang layak dan berkualitas bagi jutaan anak muda Jakarta agar mereka dapat bersaing di tingkat nasional maupun internasional..
Komentar