JurnalPatroliNews – Jakarta – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dihadapkan pada berbagai tantangan berat yang diwarisi dari era kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi).
Berbagai persoalan mulai dari meningkatnya utang negara, tata kelola pemerintahan yang dinilai tidak efektif, hingga maraknya praktik korupsi dan nepotisme menjadi beban bagi pemerintahan baru.
Pengamat politik Andi Yusran menilai bahwa besarnya permasalahan yang ditinggalkan Jokowi memicu gelombang tuntutan dari masyarakat agar mantan Presiden ke-7 RI itu diadili.
“Para anggota DPR dan aparat penegak hukum harus segera merespons tuntutan publik untuk mengusut tanggung jawab Jokowi, demi keadilan dan sebagai bentuk amanah kepada rakyat,” ujar Andi pada Senin, 10 Februari 2025.
Sementara itu, Prabowo mulai mengambil langkah-langkah konkret untuk menegaskan arah pemerintahannya yang berbeda dari pendahulunya. Sejumlah kebijakan strategis mulai diterapkan, seperti penghentian proyek jalan tol baru, pengetatan anggaran negara, serta evaluasi terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Kebijakan-kebijakan ini menjadi sinyal awal bahwa Prabowo berusaha menghindari bayang-bayang pemerintahan sebelumnya. Kini, publik menanti apakah kepemimpinannya benar-benar mampu menata ulang sistem pemerintahan yang lebih transparan dan berpihak pada kepentingan rakyat.
“Ketidakadilan yang dirasakan masyarakat selama kepemimpinan Jokowi kini bertransformasi menjadi gerakan yang menuntut pertanggungjawaban hukum terhadapnya,” pungkas Andi.
