JurnalPatroliNews – Jakarta – Dua perwira tinggi TNI Angkatan Laut (TNI AL) berpangkat Laksamana Madya tengah menjadi sorotan sebagai calon kuat untuk mengisi posisi Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) yang akan segera berganti.
Persaingan internal di tubuh TNI AL semakin menarik perhatian publik, terutama dalam konteks dinamika keamanan maritim yang semakin kompleks.
Dua nama yang mencuat sebagai kandidat utama adalah Wakil Kepala Staf Angkatan Laut (Wakasal) Laksdya TNI Erwin S. Aldedharma dan Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksdya TNI Irvansyah. Keduanya memiliki latar belakang kepemimpinan yang kuat serta pengalaman panjang dalam strategi pertahanan maritim.
“Pergantian KSAL ini sangat penting karena TNI AL memegang peran krusial dalam menjaga kedaulatan maritim Indonesia, terutama di tengah berbagai tantangan keamanan yang terus berkembang di perairan Nusantara,” ujar Pengamat Politik Adib Miftahul dalam keterangannya, Minggu, 2 Februari 2025.
Menurut Adib, Laksdya TNI Erwin S. Aldedharma memiliki keunggulan sebagai orang nomor dua di TNI AL. Pengalamannya dalam operasi serta strategi Angkatan Laut menjadikannya figur yang memiliki pemahaman mendalam terhadap dinamika internal institusi tersebut.
Sementara itu, Laksdya TNI Irvansyah yang saat ini memimpin Bakamla juga dianggap sebagai pesaing kuat. Pengalamannya sebagai mantan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I membuatnya memiliki rekam jejak dalam operasi pertahanan maritim serta koordinasi lintas lembaga dalam penegakan hukum di perairan Indonesia.
“Perannya dalam memperkuat pengawasan laut serta membangun sinergi antarinstansi menjadikannya sosok yang diperhitungkan,” tambah Adib.
Persaingan antara kedua kandidat ini diprediksi akan ditentukan oleh keputusan Presiden Prabowo Subianto yang akan mempertimbangkan berbagai faktor strategis sebelum menentukan pilihan. Usulan dari Komisi I DPR RI juga akan menjadi bagian dari proses penunjukan KSAL yang baru.
“Presiden kemungkinan besar akan mempertimbangkan aspek profesionalisme, pengalaman operasional, serta visi strategis dalam memperkuat pertahanan maritim Indonesia sebelum menentukan pilihan akhir,” tutup Adib yang juga Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN).
Komentar