JurnalPatroliNews – Pontianak – Provinsi Kalimantan Barat memiliki lahan gambut yang sangat luas, sehingga potensi kebakaran lahan secara alami saja sudah cukup tinggi. Potensi kebakaran semakin meningkat dengan adanya unsur kesengajaan manusia, terutama untuk kepentingan land clearing. Untuk itu, diperlukan kerja keras dalam menangani kasus Karhutla di Kalimantan Barat.
Demikian disampaikan Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, S.E., M.M. saat memipin Rapat Koordinasi Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 bersama Gubernur Kalbar H. Sutarmadji, S.H., M.Hum., bertempat di Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (23/8/2023).
Rakor tersebut dihadiri oleh para Pejabat Utama Mabes TNI,Deputi III BNPB, Pangdam XII Tanjungpura, Kapolda Kalimantan Barat, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Kajati Kalimantan Barat, Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat, Danlantamal XII Pontianak, Danlanud Supadio, serta para pejabat di jajaran Pemerintah Daerah Provinsi Kalbar.
Lebih jauh Panglima TNI menjelaskan bahwa kasus Karhutla mengharuskan segenap elemen bangsa untuk selalu bergotong royong, berkoordinasi, dan berkolaborasi. Upaya-upaya yang dilaksanakan harus terarah dan terpadu guna meraih tujuan yang sama. Panglima TNI mengajak dan menghimbau agar semua komponen bangsa, khususnya di Kalimantan Barat untuk saling bahu membahu dalam penanggulangan Karhutla di Kalimantan Barat itu.
“Setiap instansi memiliki kelebihan dan keterbatasan, mari kita saling berbagi kelebihan kita dan mari kita saling menutupi kekurangan kita. Tidak ada satu pihak pun yang tidak berperan penting dalam penanggulangan Karhutla, semua memiliki peran yang krusial dan beragam,” ajak Panglima TNI.
Panglima TNI menyadari bahwa masih terdapat keterbatasan berupa ketersediaan personel, kesiapan alutsista, dan dukungan anggaran. Untuk itu, perlu pendekatan dan strategi khusus sesuai dengan karakteristik di masing-masing wilayah. Laksamana Yudo mengingatkan seluruh stakeholder untuk terus bersemangat dan jangan menyerah dengan situasi dan kondisi yang ada. “Siapkan cara bertindak yang komprehensif dan siapkan pula alternatif-alternatif cara bertindak sebagai upaya mencari solusi di tengah keterbatasan,” ujarnya.
Pimpinan TNI itu meyakini bahwa upaya preventif telah dilaksanakan oleh para stakeholder di seluruh wilayah Kalimantan Barat. Untuk itu, tetap laksanakan langkah-langkah tersebut, baik melalui penyuluhan, sosialisasi, modifikasi cuaca, maupun upaya penegakan hukum.
“Upaya ini tidak boleh kendor karena potensi Karhutla di Kalimantan Barat cukup besar, sehingga kesadaran dari masyarakat harus kita bangun agar upaya pencegahan Karhutla ini menjadi upaya rakyat semesta. Upaya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk kesehatan serta kesejahteraan rakyat,” jelas Laksamana TNI Yudo Margono.
Komentar