“Pembangunan sistem peringatan dini merupakan cita cita awal berdirinya Bakamla dengan pemanfaatan teknologi tinggi serta peningkatan kemampuan personel Bakamla yang handal dengan harapkan bisa mengefisiensikan birokrasi untuk kejayaan NKRI di sektor maritim” sambung Laksma Bakamla Hanarko djodi menambahkan.
Laksma Bakamla Hanarko Djodi melanjutkan, telah terbit PP 13 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakkan Hukum di Wilayah Perairain dan Wilayah Yuridiksi Indonesia. Dengan adanya PP ini Bakamla RI memiliki kewenangan dalam penyusunan operasi bersama dengan stakeholder dan instansi terkait. “Perihal ini masih dalam proses penggodakan turunan PP tersebut,”imbuhnya.
Pertemuan berlangsung hangat dan diakhiri dengan photo bersama.
Komentar