JurnalPatroliNews – Pernyataan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono, yang meminta penundaan pencabutan pagar laut sepanjang 30 kilometer di Pantai Tanjung Pasir, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Banten, menuai kritik. TNI Angkatan Laut (TNI AL) bersama warga telah bersemangat mencabut pagar bambu tersebut, namun KKP justru meminta pencabutan ditunda dengan alasan proses penyidikan masih berlangsung.
“Pencabutan kan tunggu dulu dong, kalau sudah tahu siapa yang menanam kan lebih mudah (penyidikan),” ujar Sakti Wahyu Trenggono di Pantai Kedonganan, Kabupaten Badung, Bali, Minggu (19/1).
Pernyataan ini disayangkan oleh Ketua Umum DPP LSM Pijar Keadilan Demokrasi (Pikad), Prof. Hiro Taime, yang menilai langkah TNI AL sudah tepat untuk melindungi hak nelayan tradisional.
“Tindakan TNI AL yang mencabut pagar laut itu sangat tepat. Selain menjaga aturan kelautan, langkah ini juga melindungi hak nelayan tradisional yang selama ini terdampak oleh pemasangan pagar laut ilegal,” ujar Prof. Hiro.
Komentar