“Landasan hukum Bakamla RI melalui UU No. 32 Tahun 2014 dan P No. 13 Tahun 2022 memperkuat kehadiran Bakamla sebagai Leading Agency di laut dibantu TNI AL,” ujar Laksdya TNI Dr. Aan Kurnia.
Diakhir materinya, Laksdya TNI Dr. Aan Kurnia menyampaikan tiga point kesimpulan yaitu, (1) Konflik di LCS memiliki resiko tidak saja terkait hak berdaulat tetapi dapat bermuara pada kedaulatan, terutama bila ekslasi meningkat sampai dengan penggunaan senjata. (2) Bakamla memainkan peran penting dan sentral ditengah meningkatknya resiko kehadiran kekuatan militer asing yang dapat mendorong terjadinya ekslasi. Kehadiran Bakamla akan menunjukkan intensi terhadap penegakkan hukum tetapi tanpa ada tekanan yang dapat mendorong eskalasi. (3) Bakamla memiliki tugas dan fungsi yang selaras dengan Coast Guard sehingga dapat dinyatakan bahwa Bakamla adalah Indonesia Coast Guard yang memiliki tugas penegakan hukum di laut pada masa damai dan menjadi kekuatan pengganda matra laut di masa perang.
Kuliah umum dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan diakhiri dengan pemberian sertifikat kepada Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Dr. Aan Kurnia sebagai narasumber kuliah umum UNPAD.
Komentar